NARASITIME-com – Penjabat (Pj) Bupati Buton Drs Basiran menepis isu memberikan kepercayaan kepada oknum tertentu mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2023.
Pasalnya, beberapa anggota DPRD Buton mengatakan Basiran mengakui ada keterlibatan oknum tertentu mengatur system pemerintahan terutama paket pekerjaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD.
Menanggapi hal itu, Lembaga Pemerhati Hukum Nusantara (LPHN) Kabupaten Buton meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buton memberikan bukti pernyataan Pj Bupati Buton melibatkan oknum tertentu mengatur paket pengadaan barang dan jasa dengan jumlah ratusan milyar rupiah.
“DPRD harus buktikan, kalau yang dibilang Pj Bupati Buton mengakui dia (oknum tertentu yang ditudukan, red) diberikan kepercayaan mengawasi seluruh OPD bahkan mengatur segalanya di dalam APBD daerah ini,” kata Koordinator LPHN Buton, Muhlis melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Kamis (4/5/2023).
Ia mengatakan dengan pernyataan Pj Bupati Buton menepis tuduhan seperti diungkapkan beberapa anggota DPRD, maka harus diungkapkan kepada publik atas kebenarannya.
“Siapa yang berbohong, DPRD atau Pj Bupati Buton? ,” tanya Muhlis.
Lebih lanjut, Muhlis menjelaskan kedudukan DPRD dan Kepala Daerah adalah keduanya penyelenggara pemerintahan yang berjalan secara bersama. Menurutnya, tak berkembang dan maju jika antar institusi/lembaga pemerintahan seperti berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi secara baik.
“Tapi kalau sudah seperti itu, tidak akan berkembang dan maju daerah ini,” ungkap pria yang kerap memamerkan tato pada lengan kirinya ini.
Diberitakan sebelumnya, Pj Bupati Buton mengungkapkan keterlibatan oknum tertentu dalam mengawasi OPD kepada beberapa anggota dewan saat mengajukan penandatangan hasil paripurna pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD Buton belum lama ini.
“Dia (oknum yang dituduhkan pengatur proyek, red) itu adinda saya dan saya tugaskan untuk mengawasi OPD karena banyak OPD- OPD di Buton ini pemain proyek,” kata Basiran dihadapan beberapa anggota dewan di ruang kerja Bupati Buton.
Kendati demikian, Pj Bupati Buton kemudian membantah tuduhan anggota DPRD mengatakan ia melibatkan oknum tertentu mengendalikan APBD Buton.
“Tidak benar (tuduhan beberapa anggota DPRD Buton itu, red),”ungkap Basiran kepada media ini pada Senin (01/5) lalu.
Lebih lanjut, Basiran menjelaskan pihaknya tidak pernah melibatkan pihak tertentu dalam mengatur roda pemerintahan daerah.
“Yang jelas apa yang mereka sampaikan itu semua tidak benar,” jelasnya.
Diketahui anggota DPRD Buton yang menemui Pj Bupati Drs Basiran di antaranya Hanafi (PKB), Wa Ode Nurnia dan Darmawan (Golkar), Nuryaqin, (PKPI), Sumarlin (Demokrat).
