NARASITIME.com, Wakatobi — Forum Pemerhati Sosial Sulawesi Tenggara (FPS Sultra) melontarkan kritik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Organisasi itu menilai pemerintah daerah belum menunjukkan arah pembangunan yang terukur dan terfokus sehingga berbagai persoalan mendasar di daerah kepulauan tersebut masih terus dikeluhkan masyarakat.
Ketua FPS Sultra, Thomas Tri, mengatakan sejumlah sektor strategis dinilai belum mendapat penanganan maksimal. Persoalan infrastruktur, pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga disebut masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
“Kami melihat Pemerintah Kabupaten Wakatobi belum memiliki arah kebijakan yang terukur dan fokus dalam membangun daerah. Banyak program terkesan berjalan tanpa prioritas yang jelas sehingga dampaknya belum dirasakan maksimal oleh masyarakat,” kata Thomas Tri dalam keterangannya.
Menurut dia, pemerintah daerah seharusnya menghadirkan konsep pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab tantangan wilayah kepulauan seperti Wakatobi.
Ia menilai perencanaan pembangunan yang lemah dapat berdampak terhadap lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menurunnya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah.
FPS Sultra menyoroti pentingnya penentuan prioritas pembangunan daerah agar program yang dijalankan tidak sekadar berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberi dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Thomas menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah kebijakan pembangunan agar tidak muncul kesan stagnasi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
“Pemerintah daerah harus memiliki visi pembangunan yang jelas, terukur, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat. Daerah kepulauan seperti Wakatobi membutuhkan kebijakan yang tepat sasaran agar potensi daerah dapat berkembang secara optimal,” ujarnya.
Selain menyoroti arah pembangunan, FPS Sultra juga meminta Pemerintah Kabupaten Wakatobi lebih terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat sipil. Keterbukaan dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik.
Forum tersebut menegaskan kritik yang disampaikan bukan sekadar bentuk penilaian terhadap pemerintah daerah, tetapi bagian dari upaya mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan demi kemajuan daerah.
Di akhir pernyataannya, FPS Sultra mengajak seluruh elemen masyarakat ikut mengawal jalannya pembangunan daerah agar Kabupaten Wakatobi dapat berkembang lebih maju dengan prinsip keadilan sosial dan pelayanan publik yang lebih baik.
