NARASITIME.com – Pimpinan DPRD Kabupaten Buton dinilai gagal menjalankan tugas. Mereka meminta pihak Partai Golkar untuk legowo mengganti ketua dewan demi Buton yang lebih baik ke depannya.
Sebelumnya, pada Senin (16/1/2023) kemarin 20 anggota DPRD Kabupaten Buton melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Buton Hariasi Salad, SH.
Mosi tidak percaya itu dipicu karena adanya kebijakan pimpinan DPRD yang tidak populis atau populer, sehingga dimata anggota terhadap eksistensi lembaga DPRD tidak lagi berfungsi sebagai perwujudan representasi dari aspirasi rakyat.
Karena hal itulah, puluhan wakil rakyat ini kembali melayangkan mosi tidak percaya terhadap ketua DPRD Buton dan menuntut agar dilakukan pergantian jabatan pimpinan DPRD Buton.
Perwakilan dewan yang menyatakan mosi tidak percaya itu, salah satunya yakni Fraksi Gabungan Kebangkitan Persatuan Indonesia yang terdiri dari gabungan PPP, PKB dan PKPI.
Juru bicara Fraksi Gabungan Kebangkitan Persatuan Indonesia Rahman mengatakan, mosi tidak percaya merupakan bukti kongkret dari apa yang mereka rasakan selama ini di dalam lingkungan legislatif.
“Mosi tidak percaya itu adalah bukti kongkrit dari apa yang kami rasa dan itu lazim dalam setiap lembaga terutama lembaga politik seperti DPRD,” tuturnya, Selasa (17/1/2023).
Sehingga, ia meminta kepada pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan untuk tidak melakukan intervensi karena ini murni persoalan internal lembaga legislatif.
“Ini murni persoalan internal kami lembaga politik, tidak ada unsur politik kepentingan, apalagi berbicara Hariasi yang maju di Pilkada 2024 itu jauh sekali,” ujarnya.
“Jadi, janganlah pihak-pihak diluar lembaga DPRD harus mau tau alasan-alasan yang tidak perlu kami ungkap dan mosi ini adalah persoalan lnternal lembaga sehingga pihak-pihak lain diluar lembaga janganlah berspekulatif macam-macam,” tegasnya.
Dasar melayangkan surat mosi tidak percaya, menurut Rahman diantara:
1. Hariasi dalam memimpin lembaga DPRD secara umum dinilai kurang berkenan dengan model kepemimpinannya oleh sebagian besar anggota DPRD setempat
2. Pemikiran Hariasi tidak sejalan dengan sebagian besar anggota DPRD Buton dalam hal pembahasan anggaran.
“Khususnya dari Fraksi Kebangkitan Persatuan Indonesia, yang bermula dari pembahasan APBD 2023 dimana saya selaku anggota fraksi menginginkan setiap pembahasan dibedah secara detail agar setiap rancangan yang diajukan pemerintah daerah dalam setiap OPD benar-benar diteliti sehingga dapat menyentuh rakyat dan tepat sasaran. Namun, Hariasi tidak melakukan itu dan meminta agar anggota yang hadir menyetujui dan dirasionalisasi kan tanpa harus ditelaah satu persatu lebih dahulu. Satu persatu setiap rancangan anggaran yang diajukan oleh setiap OPD tidak ditelaah bersama anggota,” jelasnya.
“Sejak itulah fraksi kami tidak sejalan lagi dengan apa yang dilakukan pimpinan model seperti itu. Menurut kami saudara ketua tidak serius dalam melakukan pembahasan anggaran sehingga ada keinginan kami untuk melakukan mosi dan ternyata bukan hanya kami saja yang yang melakukan mosi tidak percaya melainkan juga fraksi-fraksi lainya,” tambahnya.
Dengan demikian, Rahman meminta kepada DPD ll, DPW dan DPP Partai Golkar untuk segerah melakukan pergantian kepada Hariasi agar semua proses yang melibatkan DPRD dalam pemerintahan berjalan normal.
“Pihak Golkar selaku yg mengajukan kadernya sebagai ketua harusnya segara melakukan pergantian agar proses program-program pemerintah yang melibatkan DPRD bisa berjalan sebagaimana mestinya ,sebab kalau Hariasi masih berada diposisi ketua, maka dua unsur pimpinan lainnya dan 18 anggota tidak akan lagi mengikuti rapat-rapat yang di ttd Hariasi,” tukasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Buton Hariasi Salad dan Ketua DPD Partai Golkar Buton La Bakry saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp nya belum memberikan keterangan.
