NARASITIME.com – Diplomasi pembangunan yang terus dilakukan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, SH, kembali membuahkan hasil nyata. Pemerintah Kabupaten Buton resmi memperoleh dukungan besar dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemenperkim RI) berupa program penataan kawasan kumuh, peningkatan sanitasi, dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang menyasar puluhan keluarga.
Bantuan tahun anggaran 2025 tersebut mencakup penataan kawasan kumuh Daonawajo 3 senilai Rp 3,8 miliar, meliputi pengaspalan jalan, pemasangan paving block, hingga pembangunan saluran drainase. Diikuti dengan pembangunan MCK untuk 33 kepala keluarga senilai sekitar Rp 380 juta, serta 64 unit BSPS yang tersebar di beberapa kecamatan.
Keberhasilan ini terkonfirmasi saat kunjungan lapangan yang dilakukan Kasubdit Wilayah III Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Kemenperkim RI, didampingi Bupati Buton dan Kasatker Perkim Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (12/11/2025).
Bupati Alvin: “Buton harus maju lebih cepat. Diplomasi pembangunan ini untuk rakyat.”
Bupati Alvin menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat terhadap usulan yang telah diperjuangkan Pemda Buton sejak beberapa bulan terakhir.
“Kami sangat berterima kasih karena Kemenperkim telah datang langsung mengecek kondisi lapangan. Semoga pengaspalan, paving block, dan pembangunan bilik sanitasi segera tuntas. Usulan ini kami ajukan sejak Juni dan terus kami kawal hingga akhirnya direalisasikan,” ujar Bupati.
Bupati muda itu juga menegaskan bahwa ia akan terus memperjuangkan tambahan bantuan pembangunan permukiman bagi Kabupaten Buton pada tahun-tahun mendatang.
Kemenperkim: Penataan Kumuh Ditarget Rampung Akhir Tahun 2025
Kasubdit Wilayah III Ditjen Kawasan Perumahan, Ridwan Dibya Sudartha, SE., MT., menjelaskan bahwa penataan kawasan kumuh Daonawajo 3 seluas 20,8 hektare ditargetkan tuntas pada akhir Desember 2025.
“Kami membantu 64 unit BSPS, penataan kawasan kumuh, dan pembangunan MCK untuk 33 rumah. Pekerjaan paving dan pengaspalan senilai sekitar Rp 3,8 miliar sudah dimulai minggu ini. Karena waktunya terbatas, kami memilih pekerjaan yang pasti bisa selesai cepat,” terangnya.
Ridwan menyampaikan bahwa jika usulan dari Pemkab Buton masuk lebih awal untuk tahun berikutnya, peluang bantuan tambahan akan jauh lebih besar.
Sinergi Tiga Level Pemerintah dan Swasta
Kasatker Perkim Provinsi Sultra, Irsan Basalamah, ST., M.T., menegaskan bahwa program ini sukses dijalankan berkat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, provinsi, masyarakat, serta dukungan sektor swasta melalui CSR.
“Sinergi ini menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang layak huni dan menurunkan jumlah kawasan kumuh di Buton,” ujarnya.
Daonawajo 3 Fokus Tahun Ini, Daonawajo 5 Masuk Usulan Tahun Depan
Kepala Dinas Perkim Kabupaten Buton, Nurul Kudus Tako, menjelaskan bahwa fokus penanganan APBN berada pada kawasan dengan tingkat kekumuhan tinggi berdasarkan SK Kumuh seluas 79,8 hektare.
“Daonawajo 3 kami prioritaskan karena memenuhi indikator penanganan APBN. Untuk 2026, kami sudah mengusulkan kawasan Daonawajo 5,” jelasnya.
Dengan realisasi bantuan ini, diplomasi pembangunan Bupati Alvin kembali menunjukkan hasil konkret: lingkungan yang lebih tertata, rumah warga lebih layak, dan kualitas hidup masyarakat Buton semakin meningkat.
