NARASITIME.com, Jakarta — Pemerintah Kabupaten Buton membuka peluang dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H. menghadiri Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Senin, 14 September 2026.
Forum tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Wodari, sejumlah wakil menteri, serta kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia.
Bagi Pemkab Buton, forum ini menjadi momentum memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan hunian masyarakat sekaligus penataan kawasan permukiman.
Pemkab Buton sebelumnya telah memperoleh dukungan untuk renovasi 503 rumah tidak layak huni melalui sejumlah sumber pembiayaan. Namun, angka tersebut baru menjadi bagian awal dari target pemerintah daerah untuk menangani 3.000 RTLH secara bertahap.
Bupati Alvin mengatakan pencapaian target tersebut membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan.

“Kita sudah mulai dengan 503 rumah. Tapi target kita masih jauh lebih besar, yaitu 3.000 rumah. Karena itu, koordinasi seperti ini penting supaya kita bisa melihat peluang dukungan dan program yang bisa kita bawa ke Buton,” ujar Alvin.
Menurut Alvin, persoalan RTLH tidak semata-mata menyangkut kondisi fisik bangunan. Penanganannya perlu dihubungkan dengan kualitas lingkungan dan ketersediaan sarana dasar masyarakat.
Karena itu, program perbaikan rumah di Buton ke depan diarahkan agar dapat berjalan beriringan dengan pembenahan sanitasi, akses jalan, pengelolaan sampah, hingga fasilitas dasar lainnya.
Pendekatan terpadu tersebut sejalan dengan pesan yang disampaikan Menko AHY dalam forum. Ia menekankan bahwa penanganan kawasan kumuh tidak dapat dilakukan secara terpisah-pisah.
“Tujuan forum koordinasi ini adalah bagaimana rumah dikelilingi oleh fasilitas sekolah, pasar, lapangan olahraga, jaringan transportasi, taman, dan rumah ibadah,” kata AHY.
AHY mencontohkan, persoalan rumah tidak layak, air minum, dan sanitasi tidak akan menyelesaikan masalah kawasan apabila ditangani di lokasi berbeda dan tanpa keterpaduan program.

Karena itu, pemerintah pusat mendorong agar intervensi dilakukan secara bersama pada kawasan yang sama sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara lebih menyeluruh.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait juga menegaskan bahwa penanganan permukiman kumuh tidak berhenti pada renovasi bangunan rumah.
Ia mencontohkan penataan di Menteng Tenggulun, Jakarta, yang tidak hanya menyasar sekitar 150 rumah, tetapi juga lingkungan sekitar, jalan dan pengelolaan sampah.
“Di Menteng Tenggulun ada sekitar 150 rumah yang kita perbaiki. Tetapi bukan hanya rumahnya yang kita perbaiki, lingkungannya, jalannya, hingga pengelolaan sampahnya kita perbaiki,” ujar Maruarar.
Selain aspek hunian dan lingkungan, pemerintah juga didorong memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Penataan kawasan dinilai perlu dibarengi pendampingan usaha dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar perbaikan tempat tinggal turut membuka ruang peningkatan kesejahteraan warga.
Bagi Buton, konsep tersebut menjadi bagian penting dalam mengejar target penanganan 3.000 RTLH.

Pemkab Buton melihat perbaikan rumah sebagai pintu masuk untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, intervensi terhadap hunian diharapkan tidak berhenti pada bangunan, tetapi berkembang menjadi penataan kawasan yang lebih layak, sehat dan memiliki sarana dasar yang memadai.
Alvin mengatakan pemerintah daerah akan terus mengikuti kebijakan dan program pemerintah pusat untuk mencari peluang dukungan bagi daerah.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Yang penting bagaimana setiap kesempatan koordinasi ini bisa kita manfaatkan untuk memperkuat program di Buton dan mempercepat penanganan rumah masyarakat yang belum layak,” katanya.
Keikutsertaan Bupati Buton dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Buton memperkuat koordinasi lintas pemerintah dalam menangani persoalan permukiman.
Dengan capaian awal 503 rumah dan target 3.000 RTLH, Pemkab Buton kini mendorong agar program perbaikan hunian dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dengan pembangunan lingkungan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Pemkab Buton menempatkan penanganan RTLH bukan sekadar memperbaiki rumah, tetapi sebagai bagian dari agenda meningkatkan kualitas kawasan dan kehidupan masyarakat.






