NARASITIME.com, Buton — Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2026 akhirnya mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Buton. Kesepakatan itu dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buton yang berlangsung di Kantor DPRD Buton, Pasarwajo, Rabu malam, 30 September 2026.
Persetujuan APBD-P tersebut menjadi bagian penting dalam penyesuaian kebijakan fiskal daerah untuk memastikan berbagai program pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Buton tetap berjalan sesuai kebutuhan serta prioritas daerah.
Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., mengapresiasi proses pembahasan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Buton bersama DPRD. Menurut dia, persetujuan perubahan anggaran bukan sekadar tahapan administratif, tetapi merupakan kesepakatan bersama dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Dengan disetujuinya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 ini, saya berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Buton dapat terus kita perkuat,” kata Alvin dalam pidatonya.
Ia mengatakan, pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kerja pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, masyarakat hingga seluruh pemangku kepentingan.
“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan, sinergi dan kolaborasi dari seluruh elemen daerah agar kebijakan yang telah kita susun dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Alvin menegaskan, anggaran daerah pada akhirnya harus diarahkan untuk mendukung kepentingan publik. Karena itu, pelaksanaan program yang telah mendapatkan dukungan melalui APBD-P 2026 harus dilakukan secara efektif, terukur dan bertanggung jawab.
“Yang paling penting bukan hanya bagaimana anggaran itu ditetapkan, tetapi bagaimana anggaran tersebut dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” tutur Alvin.
Menurut dia, seluruh tahapan pembahasan Perubahan APBD yang telah dilalui antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari proses membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dan DPRD dalam mengawal pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
“Saya berharap seluruh proses yang telah kita lalui ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pembangunan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Buton,” katanya.
Bupati juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjadikan persetujuan APBD-P sebagai dasar mempercepat pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Setiap kebijakan anggaran, kata dia, harus tetap mengedepankan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
“Setelah ini, saya berharap seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan setiap kebijakan dan anggaran yang telah ditetapkan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” ujar Alvin.
Ia menambahkan, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Buton dan DPRD akan tetap dibutuhkan dalam mengawal pelaksanaan APBD-P 2026. Menurut Alvin, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
“Ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata pada pelaksanaan kegiatan, tetapi pada sejauh mana kegiatan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang nyata,” katanya.
Dengan disetujuinya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Buton selanjutnya akan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Pemerintah daerah berkomitmen menjaga agar pelaksanaan anggaran tetap berada dalam koridor aturan, sekaligus memastikan agenda pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif hingga akhir tahun anggaran.
Alvin kembali mengajak seluruh unsur pemerintahan, DPRD, dunia usaha dan masyarakat untuk menjaga semangat kolaborasi dalam mengawal pembangunan Kabupaten Buton.
“Semoga apa yang telah kita sepakati bersama ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Buton. Mari kita terus bekerja bersama, menjaga komitmen dan memastikan pembangunan berjalan untuk kepentingan rakyat,” kata Alvin.
