NARASITIME.com, JAKARTA — Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis, 22 Oktober 2026.
Kehadiran Alvin dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Buton memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, serta nelayan.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, otoritas keuangan, perbankan, dan pelaku industri jasa keuangan untuk memperkuat sinergi dalam memperluas layanan keuangan yang inklusif.
Alvin mengatakan, partisipasi Pemerintah Kabupaten Buton dalam kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempelajari strategi perluasan akses keuangan yang dapat diterapkan sesuai kebutuhan masyarakat daerah.
“Perluasan akses keuangan harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami ingin masyarakat Buton, terutama pelaku UMKM, petani, dan nelayan, memiliki kesempatan lebih besar untuk mengakses layanan keuangan formal yang dapat mendukung usaha dan meningkatkan pendapatan mereka,” kata Alvin.
Menurut dia, akses terhadap pembiayaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya memperoleh kemudahan mengakses layanan perbankan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara aman, tepat, dan produktif.
Dalam forum tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan bahwa 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.
Friderica juga menyampaikan tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen, sedangkan inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Angka tersebut menunjukkan perkembangan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh daerah pada akhir 2024. Ia menilai capaian tersebut sebagai hasil kerja kelembagaan yang perlu dilanjutkan dengan upaya memperluas manfaat layanan keuangan bagi masyarakat.
Prabowo juga menekankan pentingnya akses keuangan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
Bagi Kabupaten Buton, perluasan akses tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan pengembangan ekonomi daerah. Pelaku usaha dan kelompok produktif membutuhkan dukungan pembiayaan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat pendapatan keluarga.
Pemerintah Kabupaten Buton memandang kerja sama dengan pemerintah pusat, OJK, perbankan, dan lembaga jasa keuangan sebagai salah satu langkah penting untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh layanan keuangan.
Melalui partisipasi dalam Rakornas TPAKD 2026, pemerintah daerah berupaya mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan yang sesuai dengan karakteristik serta potensi ekonomi Buton.
Upaya tersebut diharapkan membuka peluang lebih besar bagi UMKM, petani, nelayan, dan kelompok produktif lainnya untuk mengakses pembiayaan formal, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan.
Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri jajaran pemerintah pusat, pimpinan kementerian dan lembaga, perwakilan OJK, kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia, serta perwakilan industri jasa keuangan dan pemangku kepentingan terkait.
