Bupati Buton Dorong Asbuton Kembali Jadi Andalan, Danantara Pastikan Tak Ada Pabrik di Karawang

NARASITIME.com, Buton — Perjuangan Pemerintah Kabupaten Buton untuk mengembalikan Aspal Buton (Asbuton) sebagai material strategis nasional mendapat perhatian dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersama sejumlah badan usaha milik negara.

Kamis, 1 Oktober 2026, rombongan Danantara dan sejumlah BUMN turun langsung ke Kabupaten Buton untuk melihat sumber bahan baku, fasilitas produksi hingga infrastruktur pendukung Asbuton. Rombongan didampingi Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H.

Mereka meninjau fasilitas dan kawasan pertambangan PT Wika Bitumen di wilayah Mantowu dan Kabungka, Kecamatan Pasarwajo. Peninjauan itu menjadi bagian dari kajian pengembangan serta peningkatan pemanfaatan Asbuton.

Bacaan Lainnya

Bagi Pemerintah Kabupaten Buton, kunjungan tersebut bukan sekadar agenda melihat fasilitas produksi. Kehadiran Danantara dan BUMN di daerah penghasil Asbuton itu menjadi bagian dari upaya membuka kembali jalan bagi material aspal lokal untuk digunakan secara lebih luas.

Bupati Alvin mengatakan rombongan datang untuk melihat langsung sumber dan fasilitas produksi Asbuton di Buton.

“Kedatangan mereka di sini ingin melihat langsung extraction plant di Buton, salah satunya di Wika,” ujar Alvin.

Dalam kunjungan itu, pemerintah daerah bersama Danantara dan BUMN juga membahas peluang membangun ekosistem Asbuton, mulai dari ketersediaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi dan pemanfaatannya untuk kebutuhan konstruksi.

Senior Associate Cluster Infra MD Business 3 PT Danantara Asset Management (DAM), Aditya Hutama Iswardi, mengatakan pihaknya telah melihat secara langsung kondisi infrastruktur dan bahan baku Asbuton di Buton.

“Terima kasih Pak Bupati kami sudah diberi kesempatan ke sini. Kami sudah melihat infrastrukturnya maupun dari segi bahan bakunya juga,” kata Aditya.

Menurut dia, Danantara bersama BUMN mendukung instruksi Presiden dan arahan Kementerian Pekerjaan Umum mengenai peningkatan penggunaan Aspal Buton.

BUMN seperti PT Wika dan Hutama Karya, kata Aditya, tengah mengkaji kesiapan teknis pemanfaatan produk Asbuton yang telah tersedia.

“Secara paralel kita mendukung instruksi Presiden juga arahan Kementerian PU terkait penggunaan Aspal Buton,” ujarnya.

Danantara Bantah Ada Pabrik Asbuton di Karawang

Dalam kesempatan tersebut, Danantara juga meluruskan isu mengenai kegiatan groundbreaking di Karawang yang sebelumnya dikaitkan dengan rencana pembangunan pabrik Aspal Buton.

Aditya menegaskan kegiatan tersebut bukan pembangunan pabrik Asbuton baru.

“Groundbreaking di Karawang sebenarnya sebagai bentuk mendukung ekosistemnya, jadi bukan membangun pabrik,” kata dia.

Ia memastikan Danantara tidak memiliki rencana membangun pabrik Aspal Buton di Karawang. Menurut Aditya, sejumlah opsi pengembangan masih berada dalam kajian internal.

“Sudah diklarifikasi juga kami tidak ada rencana membangun pabrik di Karawang karena semua masih dalam tahap studi di internal kami,” ujarnya.

Danantara, kata dia, justru tengah melihat kemungkinan pemanfaatan produk Asbuton yang sudah tersedia.

Karena itu, kunjungan ke Buton dilakukan untuk melihat langsung kualitas produk, ketersediaan bahan baku, fasilitas produksi serta kesiapan teknis sebelum pemanfaatannya diperluas.

“Kami ke sini untuk melihat produknya dan kesiapan teknisnya untuk bisa digunakan produknya,” kata Aditya.

BUMN Sebut Momentum Kebangkitan Asbuton

Direktur Utama PT Hakaaston, M. Rozi Rinjayadi, mengatakan kunjungan ke Buton berkaitan dengan kepentingan perusahaan dalam memastikan kesiapan Asbuton untuk kebutuhan konstruksi jalan.

Hakaaston merupakan perusahaan BUMN di bawah Hutama Karya yang bergerak antara lain dalam operasi dan pemeliharaan jalan tol serta menjadi aplikator aspal.

Rozi mengatakan momentum pengembangan kembali Asbuton dinilai relevan di tengah dinamika harga minyak dan aspal impor yang dipengaruhi situasi global.

“Kami bisa mengatakan kebangkitan Aspal Buton sangat tepat,” ujarnya.

Menurut Rozi, Asbuton perlu mampu bersaing dengan aspal impor dari sisi kualitas, harga dan kesiapan penggunaannya agar penetrasi pasar dapat dilakukan lebih luas.

“Kami berharap Aspal Buton bisa match dengan aspal impor sehingga komersialisasinya atau penetrasi ke pasarnya bisa dilakukan segera,” katanya.

Jika pemanfaatan Asbuton meningkat, kata Rozi, industri aspal di Kabupaten Buton juga berpeluang kembali bergerak. Termasuk PT Wika Bitumen dan perusahaan-perusahaan lain yang selama ini berada dalam ekosistem Asbuton.

Selain meninjau fasilitas dan kawasan pertambangan PT Wika Bitumen, rombongan juga melihat Pelabuhan Banabungi dan Nambo.

Peninjauan infrastruktur pelabuhan tersebut dilakukan untuk melihat kesiapan jalur distribusi apabila kebutuhan Asbuton meningkat secara nasional.

Perjuangan Buton Menunggu Pembuktian

Bupati Alvin mengatakan pengembangan Asbuton tidak hanya berkaitan dengan industri aspal. Bagi Kabupaten Buton, komoditas tersebut merupakan potensi ekonomi daerah yang dapat menciptakan aktivitas industri dan membuka manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Kehadiran Danantara dan BUMN di sumber Asbuton, menurut pemerintah daerah, memperlihatkan terbukanya ruang sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dan badan usaha.

Pemerintah Kabupaten Buton berharap kajian yang dilakukan tidak berhenti pada peninjauan lapangan, tetapi berlanjut pada pemanfaatan Asbuton secara nyata.

Alvin juga berharap potensi sumber daya alam tersebut dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan dampak terhadap pertumbuhan industri serta perekonomian masyarakat Buton.

Kini, setelah bertahun-tahun Asbuton menjadi bagian dari perdebatan mengenai pemanfaatan material aspal dalam negeri, Buton kembali menjadi titik yang diperiksa langsung oleh pengelola investasi negara dan BUMN.

Bagi pemerintah daerah, perjuangan menghidupkan kembali industri Asbuton bukan hanya soal mempertahankan nama Buton sebagai daerah penghasil aspal. Persoalannya adalah bagaimana kekayaan yang berada di tanah Buton itu kembali memiliki nilai ekonomi dan digunakan untuk kebutuhan pembangunan di dalam negeri.

Pos terkait