NARASITIME.com, Buton – Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsudin membantah anggapan bahwa Bupati Buton La Ode Alvin Akawijaya Putra menghindari massa aksi yang berunjuk rasa di Kantor Bupati Buton pada Kamis (04/6/2026) kemarin. Menurut dia, pada saat demonstrasi berlangsung, bupati justru sedang menjalankan agenda kerja yang telah dijadwalkan sebelumnya dengan menemui para pedagang Pasar Kaloko.
Syamsudin mengatakan dirinya menerima langsung massa aksi atas mandat dari bupati. Karena itu, ia menilai narasi yang menyebut Bupati Alvin menghilang saat demonstrasi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
“Pak Bupati tidak menghindari masyarakat. Sebelum aksi berlangsung, beliau sudah memiliki agenda yang telah terjadwal. Karena itu beliau meminta saya untuk menerima dan mendengarkan aspirasi massa di Kantor Bupati,” kata Syamsudin kepada wartawan.
Menurut dia, pada waktu yang hampir bersamaan, Bupati Alvin berada di Pasar Kaloko untuk berdialog dengan para pedagang yang terdampak kebakaran pasar. Dalam pertemuan tersebut, bupati mendengarkan langsung berbagai keluhan pedagang sekaligus membahas kebutuhan yang mendesak untuk segera ditangani pemerintah daerah.
“Beliau turun langsung ke lapangan, bertemu para pedagang, mendengar keluhan mereka, dan membahas kebutuhan yang paling mendesak. Perhatian terhadap Pasar Kaloko tetap menjadi prioritas pemerintah daerah,” ujar Syamsudin.
Ia menilai pendekatan dialog langsung dengan pedagang penting dilakukan agar pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan begitu, kebijakan yang disusun dapat lebih tepat sasaran.
Syamsudin menjelaskan pemerintah daerah saat ini tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mendorong percepatan pembangunan dan penambahan fasilitas di Pasar Kaloko. Namun, realisasi program tersebut masih harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Menurut dia, kebutuhan pembangunan pasar belum dapat diakomodasi dalam APBD induk karena proses penyusunan anggaran telah lebih dahulu ditetapkan sebelum muncul kebutuhan baru pasca kebakaran.
“Karena APBD induk sudah ditetapkan sebelumnya, ruang fiskal yang tersedia sangat terbatas. Harapan kami, kebutuhan pembangunan pasar bisa diakomodasi melalui APBD Perubahan tahun ini,” katanya.
Selain mengandalkan APBD, Pemerintah Kabupaten Buton juga berupaya memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Syamsudin mengungkapkan Bupati Alvin telah beberapa kali melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan guna memperjuangkan pembangunan Pasar Kaloko.
Ia mengatakan dirinya turut hadir dalam sejumlah pertemuan bersama Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Kepala Dinas Perdagangan. Dalam kesempatan itu, bupati menyampaikan langsung kebutuhan daerah terkait pengembangan Pasar Kaloko.
“Respons dari pihak kementerian sangat baik dan positif. Bukan berarti usulan daerah ditolak, tetapi ada faktor efisiensi anggaran yang membuat sejumlah program harus menyesuaikan kondisi fiskal nasional,” ujarnya.
Meski demikian, kata Syamsudin, pemerintah daerah tetap melanjutkan komunikasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan Pasar Kaloko dapat memperoleh dukungan pendanaan melalui APBN Perubahan maupun APBN Tahun Anggaran 2027.
“Kami berharap upaya yang dilakukan selama ini dapat membuahkan hasil sehingga pembangunan Pasar Kaloko bisa segera direalisasikan dan para pedagang memperoleh fasilitas yang lebih layak,” kata dia.
Sebelumnya, mahasiswa dan pedagang menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Buton dengan membawa sejumlah tuntutan, antara lain percepatan penanganan Pasar Kaloko pasca kebakaran, persoalan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), hingga isu hilirisasi Aspal Buton. Ketidakhadiran bupati di lokasi aksi sempat memicu kekecewaan sebagian peserta demonstrasi. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa pada saat yang sama Bupati Alvin sedang berada di Pasar Kaloko untuk berdialog langsung dengan pedagang dan mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
