NARASITIME.com – Penjabat (Pj) Bupati Buton Drs. Basiran, M.Si memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) membahas konflik yang terjadi antara warga Desa Mantowu dan PLTM Winning di Ruang Anjungan Kantor Bupati Buton, Jum’at (17/3/2023) kemarin.
Hadir pula dalam Rakor tersebut Ketua DPRD Kabupaten Buton, Kapolres Buton, Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, perwakilan Kajari Buton, Sekda Buton, Kepala BNP Buton, Pabung Buton, perwakilan PLN Kendari, Manager ULPLT Baubau, Kepala PLN Rayon Pasarwajo dan Manager Leader Ophar PLTM Winning.
Selain itu, nampak hadir pula Danramil 1413-02/ Pasarwajo, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Buton, Kepala Kesbangpol Buton, Kasat Pol-PP, Camat Pasarwajo, Kapolsek Pasarwajo, Kades Mantowu dan perwakilan masyarakat Desa Mantowu.
Dalam Rakor tersebut, Pj Bupati Buton meminta kepada Camat Pasarwajo Amiruddin untuk menjelaskan kronologis dari konflik sengketa lahan yang terjadi antara warga Desa Mantowu dengan pihak PLTM Winning. Selanjutnya, Pj Bupati Buton juga meminta kepada perwakilan pihak PLN Kendari untuk memberi penjelasan terhadap persoalan tersebut.
Selanjutnya, Pj Bupati Buton meminta kepada Kades Mantowu Sapril untuk memberikan penjelasan tentang persoalan yang terjadi antara warga Desa Mantowu dengan pihak PLTM Winning dan Pj Bupati Buton juga memberikan kesempatan beberapa perwakilan warga Desa Mantowu untuk memberikan penjelasan perihal persoalan yang terjadi.
Usai mendengarkan penjelasan dari warga Desa Mantowu maupun penjelasan dari pihak PLTM Winning. Pj Bupati Buton langsung meminta kepada Ketua DPRD Buton, Kapolres Buton, Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo, Pabung Buton dan perwakilan Kajari Buton untuk memberikan masukan tentang persoalan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Pj Bupati Buton Drs. Basiran, M.Si meminta kepada pihak BPN Buton untuk melalukan identifikasi lapangan terhadap sengketa lahan di Dusun Mantowu Jaya. Dalam melakukan identifikasi lahan itu, Basiran juga menyarankan kepada BPN Buton agar mengendepankan musyawarah mufakat.
“BPN juga tidak boleh grasak-grusuk artinya tidak mendengarkan aspirasi warga Desa Mantowu untuk kepentingan bersama,” ungkapnya.
Selanjutnya, mengenai tuntutan warga Desa Mantowu, Basiran meminta kepada pihak PLN maupun pihak PLTM Winning untuk memperhatikan juga apa yang menjadi tuntutan warga desa setempat, utamanya tentang dana CSR perusahaan.
“Saya ingin tahu komitmen PLTM Winning, misalnya CSR kalau boleh jangan langsung ke masyarakat tapi komunikasi dulu dengan Kadesnya, Ketua BPD nya, tokoh masyarakatnya untuk dibicarakan secara bersama-sama,” tuturnya.
Mantan Kepala BPKAD Provinsi Sultra ini menyarankan agar dalam menyalurkan dana CSR, pihak PLTM Winning diminta untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga apa yang menjadi kebutuhan desa pihak PLTM Winning sudah mengetahui.
“Jadi perencanaan untuk CSR nya itu dikombinasikan memang dengan dengan Kades dan tokoh-tokoh masyarakat sehingga disaat turun dana CSR itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan keinginan masyarakat,” tuturnya.
Oleh sebab itu, lanjut Basiran, apa yang menjadi aspirasi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat desa setempat sehingga bantuan CSR yang nantinya menyasar masyarakat benar-benar sesuai dengan kebutuhan.
Penjabat nomor satu di Kabupaten Buton menyarankan agar apa yang menjadi persoalan segera dikomunikasikan dengan baik, agar konflik yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dapat diatasi.
“Kami Forkopimda tidak ingin persoalan ini sampai terjadinya kerusuhan, terjadinya dampak yang akan menggangu keamanan dalam masyarakat karena jika hal sekecil ini kita biarkan akan menambah masalah yang lebih besar lagi,” ujarnya.
“Oleh sebab itu, apa yang kita bicarakan hari ini PLN sudah akui dan sudah mencarikan solusinya. Terkait dengan CSR nya, saran saya CSR nya dikomunikasikan dengan Pak Desa sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu yang akan dibantu,” tukasnya.
