NARASITIME.com – Barisan Mahasiswa Kepulauan Buton (BARA KEPTON) mengeluarkan sikap politik keras terhadap perilaku Wakil Bupati Buton Selatan yang tertangkap kamera merokok saat prosesi upacara resmi pada Senin (17/11/2025) kemarin. BARA KEPTON menyebut insiden itu bukan sekadar soal etika personal, tetapi indikasi melemahnya kepemimpinan daerah dan gejala krisis tata kelola pemerintahan.
Dalam rilisnya, Ketua BARA KEPTON Masfandi menegaskan bahwa tindakan Wakil Bupati telah memberi sinyal buruk terhadap stabilitas moral dan disiplin politik di lingkup Pemerintahan Buton Selatan.
“Perilaku seorang pejabat bukan hanya masalah individu. Ia mencerminkan kualitas pemerintahan yang sedang berjalan. Ketika Wakil Bupati bersikap tidak hormat dalam ruang protokoler negara, itu artinya ada masalah serius dalam kepemimpinan di Busel,” ujar Masfandi dalam rilisnya kepada media ini, Selasa (18/11/2025).
Insiden Rokok Jadi Cerminan Retaknya Kepemimpinan Politik Daerah
Masfandi menilai bahwa perilaku Wakil Bupati bukan hanya pelanggaran etik, tetapi mencerminkan retaknya orientasi kepemimpinan politik di Pemerintah Buton Selatan, dengan alasan berikut:
Tanda melemahnya komitmen pimpinan terhadap norma pemerintahan yang beradab.
Simbol tidak efektifnya pengawasan internal dan lemahnya kontrol politik dari eksekutif.
Preseden buruk yang dapat memperlemah kepatuhan ASN terhadap aturan negara.
Indikasi bahwa tata kelola pemerintahan tengah mengalami erosi dari dalam.
Menurut Masfandi, tindakan Wakil Bupati telah menyeret institusi pemerintahan ke dalam sorotan negatif yang menciptakan ketidakpercayaan publik, sesuatu yang sangat berbahaya bagi legitimasi pemerintah daerah.
BARA KEPTON Melayangkan Tuntutan Politik yang Tegas
Masfandi menyampaikan enam tuntutan yang bukan hanya bersifat etik, tetapi juga mendorong koreksi struktural di tubuh pemerintahan:
- Wakil Bupati harus memberikan pernyataan resmi yang transparan, karena seorang pejabat tidak boleh bersembunyi di balik retorika.
- Pemkab Busel wajib menggelar evaluasi politik dan birokratis, untuk memastikan bahwa kejadian ini tidak lahir dari lemahnya disiplin pimpinan.
- Sanksi tegas harus dijatuhkan, demi menjaga marwah institusi dan menegaskan bahwa kepemimpinan publik tidak kebal dari konsekuensi.
- DPRD Buton Selatan wajib menjalankan mandat politiknya, memastikan peristiwa ini tidak ditutup-tutupi oleh kepentingan kekuasaan.
- Pejabat daerah harus memperbaiki standar perilaku, sebab krisis kepemimpinan dapat merusak legitimasi pemerintah di mata rakyat.
- Menegaskan bahwa jabatan publik adalah arena perjuangan moral dan politik, bukan ruang untuk dominasi personal yang merendahkan institusi.
Dalam kesempatannya itu, Masfandi juga menegaskan bahwa mereka akan mengawal kasus ini secara politik, termasuk memantau manuver-manuver yang berpotensi melindungi pejabat tanpa alasan yang dapat diterima publik.
Pernyataan Ketua BARA KEPTON: “Buton Selatan Tidak Bisa Dipimpin dengan Etika yang Runtuh”
Ketua BARA KEPTON, Masfandi, menyampaikan pernyataan politis yang tajam:
“Pemerintahan Buton Selatan sedang butuh stabilitas kepemimpinan. Jika seorang Wakil Bupati tak mampu menjaga etik dalam upacara resmi, bagaimana kita berharap ia mampu menjaga wibawa politik dan tata kelola pemerintahan?”
Masfandi menambahkan bahwa publik menyaksikan langsung gejala degradasi kepemimpinan.
“Ini bukan isu kecil. Ini cermin dari menurunnya kualitas pejabat publik. Kami menolak pembiaran. Kami menolak normalisasi perilaku yang merusak wibawa pemerintah,” tegasnya.
Olehnya itu, kata dia, BARA KEPTON memastikan akan ikut menjaga agar pemerintahan daerah tetap berada pada jalur yang benar, bukan jalur yang ditentukan oleh kelalaian para pejabatnya.
