NARASITIME.com, Buton — Pemerintah Kabupaten Buton mulai mematangkan rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dengan meninjau tiga lokasi sentral nelayan pada Minggu (06/9/2026).
Peninjauan dilakukan di Desa Kumbewaha, Kecamatan Siotapina; Desa Lasalimu, Kecamatan Lasalimu Selatan; dan Desa Holimombo Jaya, Kecamatan Pasarwajo.
Tim yang turun ke lapangan terdiri atas Kepala Dinas Perikanan Buton bersama sejumlah staf, perwakilan PPK Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Amrullah, serta perwakilan kontraktor, Ajud.
Kunjungan tersebut difokuskan untuk melihat langsung kondisi lokasi yang akan menjadi bagian dari pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih. Peninjauan juga menjadi bagian dari pemetaan kebutuhan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.
Sejumlah fasilitas yang direncanakan dibangun antara lain tambat labuh kapal nelayan, pabrik es portabel, kios perbekalan nelayan, serta fasilitas pendukung lainnya.
Perwakilan PPK KKP, Amrullah, mengatakan peninjauan lapangan diperlukan untuk memastikan kesiapan lokasi sebelum pembangunan dilaksanakan.
“[Masukkan kutipan asli Amrullah mengenai hasil peninjauan, kesiapan lokasi, dan tahapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih”.
Menurut Amrullah, kondisi masing-masing lokasi menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan fasilitas yang akan dibangun. Karena itu, hasil peninjauan lapangan akan menjadi bahan dalam proses pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Buton, Rasmin Rahman, mengatakan Pemerintah Kabupaten Buton mendukung pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai upaya memperkuat fasilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
“[Masukkan kutipan asli Rasmin Rahman mengenai manfaat Kampung Nelayan Merah Putih bagi nelayan Buton dan komitmen Pemkab Buton”.
Rasmin mengatakan pembangunan fasilitas tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga diharapkan dapat menunjang aktivitas nelayan mulai dari kebutuhan melaut hingga penanganan hasil tangkapan.
Tiga lokasi yang ditinjau tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari proses pematangan rencana pembangunan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait diharapkan dapat memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan di masing-masing wilayah.
