NARASITIME.com – Puluhan honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggeruduk Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buton, Senin (20/1/2025).
Massa aksi menuntut evaluasi seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dianggap tidak sesuai karena diduga melibatkan “honorer siluman”.
Salah seorang honorer Satpol PP yang enggan disebutkan namanya menyuarakan kekesalan nya atas ketidakadilan ini.
“Ini tidak adil. Kami hadir di sini untuk meminta klarifikasi dari BKPSDM Buton terkait dengan 12 orang honorer siluman Satpol PP yang mau mengikuti tes P3K gelombang ke dua” katanya.
Kata dia, 12 orang honorer siluman tersebut pada tahun 2020 telah dikeluarkan dari Satpol PP karena dianggap sudah tidak aktif hingga sekarang.
“Mereka sudah dikeluarkan dari Satpol PP. Mereka sudah tidak ada di SK Honor dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Satu orang yang SK nya, cuman tahun 2024 yang tidak ada. Mereka tidak bisa lagi mengikuti tes gelombang ke dua P3K,” ujarnya.
Atas persoalan itu, ia meminta pihak BKPSDM Buton agar 12 orang yang diduga menjadi honorer siluman tersebut segera didiskualifikasi dari tes gelombang ke dua P3K.
“Tuntutannya teman-teman saat ini apa bila ada nama nama 12 orang siluman ini masuk atau lulus pendaftaran maka pihak BKPSDM harus menggagalkan dan mendiskualifikasikan nama-nama tersebut,” tegasnya.
Sementara itu Kepala BKPSDM Buton Taufik Tombuli ketika dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya akan merespon apa yang menjadi tuntutan dari massa aksi asalkan disepakati bersama Kasatpol PP.
“Kami akan akomodir tuntutan dari massa aksi, yang penting kita bisa bersepakat semua bersama Kasatpol PP untuk 12 orang ini kita diskualifikasi dari pendaftaran P3K gelombang ke dua,” tukasnya.
