NARASITIME.com – Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton menggelar rapat kerja bersama Disdikbud dan BPKAD Sultra dalam rangka konsultasi program kerja dan kegiatan tahun anggaran 2025, Kamis (23/1/2025).
Turut hadir sejumlah anggota DPRD Buton, diantaranya Hanafi, Rahman Pua, Dudi Iskandar, La Subu, Burhan, La Ode Sarfan, Addison.
Salah satu perwakilan anggota Komisi l DPRD Buton Rahman Pua mengaku hadir di BPKAD Sultra adalah untuk melakukan konsultasi perihal efesiensi keuangan daerah.
Dikatakan, langkah perampingan OPD menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran. “Salah satu langkah yang dilakukan adalah restrukturisasi atau perampingan OPD,” ujarnya.
Ia juga menambahkan perampingan OPD akan dirancang untuk menghasilkan kebijakan yang efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Tidak hanya sampai disitu, Ketua DPC Gerindra Buton ini mengungkapkan dengan adanya perampingan OPD, membuat Pemkab Buton mampu menghemat anggaran daerah.
“Metode dan cara ini tentu memungkinkan bagi Pemkab Buton melakukan perampingan atau penggabungan sejumlah OPD, sehingga kinerja lebih efesien serta efektif,” ucapnya.
Sementara itu Ketua Komisi ll DPRD Buton Hanafi mengatakan kehadirannya di Disdikbud Sultra dalam rangka konsultasi perihal kualitas fasilitas dan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Buton.
“Kami datang mengklarifikasi tentang permasalahan sarana pendidikan. Diantaranya, di Kelurahan Wasaga, Kecamatan Pasarwajo terdapat SMA dimana ruang belajarnya itu masih menggunakan bangunan SD,” katanya.
Selain itu, lanjut Hanafi ada permasalahan menyangkut pengelolaan DAK fisik pendidikan beralih ke Kementerian PUPR. “Itu yang menjadi kendala sehingga kami berkonsultasi dengan Disdikbud karena pengelolaan DAK fisik dilihat dari data Dapodik, sedangkan PUPR tidak memiliki data mengenai sekolah-sekolah yang rusak,” tuturnya.
Olehnya itu, Ketua DPC PKB Buton ini meminta kepada seluruh kepala sekolah agar mengaktifkan dan mengupdate data dapodiknya terkait dengan persoalan infrastruktur yang ada di sekolahnya masing-masing.
“Diharapkan para kepala sekolah agar lebih mengaktifkan lagi data dapodiknya, lebih di update lagi data tentang infrastruktur sekolahnya, sehingga disaat DAK fisik turun ke daerah itu benar-benar tepat sasaran,” tukasnya.
