NARASITIME.com – Penjabat (Pj) Bupati Buton, Drs. Basiran, MSi memenuhi undangan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam rangka persiapan kegiatan bantuan teknis penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023 di The Tribrata Darmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/3/2023).
Dirjen Tata Ruang, Gabriel Triwibawa yang bertindak selaku pimpinan rapat dihadapan para peserta yang terdiri dari Gubernur, Walikota dan Bupati se Indonesia menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di seluruh Indonesia.
“Melalui percepatan penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pada akhirnya akan mewujudkan iklim investasi yang baik di Indonesia,” kata Gabriel.
Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai wadah koordinasi dan memastikan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung kegiatan bantuan teknis penyusunan RDTR.
Kepastian dukungan terhadap kegiatan ini di perlihatkan oleh Pj Bupati Buton Drs. Basiran, M.Si dengan menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh Dirjen Tata Ruang.
Pj Bupati Buton pada kesempatan itu mengatakan, akan segera membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan aplikasi Online Single Submission (OSS) sesuai instruksi Presiden Joko Widodo tentang percepatan laju Investasi.
Kabupaten Buton menjadi salah satu dari 17 Kabupaten di Sulawesi Tenggara yang terdapat objek potensi investasi. Salah satunya Aspal.
“Dari 17 kabupaten kota itu hanya 6 kabupaten kota termasuk di dalamnya Kabupaten Buton,” ujar Pj. Bupati Buton melalui pesan singkatnya, usai kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Jakarta.
“Terkait dengan penyusunan RDTR, memang sangat kami butuhkan karena sesuai dengan perintah Presiden untuk segera penggunaan produk dalam negeri khususnya aspal,” sambung Pj Bupati Buton.
Adapun, Kabupaten Buton yang juga mendapatkan bantuan teknis anggaran tambahan APBN 2023 dari Kementerian ATR/BPN berharap hal ini dapat segera terealisasi sesuai dengan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kepada Kementerian Keuangan yang diajukan oleh Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR-BPN.
“Kami sangat berharap Kementerian Keuangan dapat menindaklanjuti usulan dari Direktur Jendral ATR sehingga RDTR masuk kedalam ABT 2023,” pungkas Pj Bupati.
Adapun isi Pakta Integritas yang ditandatangani Pj. Bupati Buton yakni, Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023, yakni:
1. Berkomitmen mendukung kegiatan bantuan teknis penyusunan RDTR melalui ATB BA BUN Tahun 2023, dengan menyiapkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Teknis RDTR dan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
b. Penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan RDTR.
c. Penyediaan dana pendamping dalam rangka mendukung pelaksanaan dan penetapan RDTR.
d. Hal-hal lain yang mendukung terwujudnya Peraturan Kepala Daerah RDTR yang berkualitas dan tepat waktu.
2. Berkomitmen menyelesaikan RDTR hasil bantuan teknis penyusunan RDTR melalui ATB BA BUN Tahun 2023 hingga terbit Peraturan Kepala Daerah dan terintegrasi dengan sistem OSS.
3. Tidak akan menuntut apabila di kemudian hari kegiatan bantuan hasil teknis pembahasan usulan ATB BA BUN Tahun 2023 antar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Keuangan ditangguhkan atau tidak disetujui.
Adapun Kabupaten yang mendapat Bantuan Teknis Penyusunan RDTR di Sulawesi Tenggara terdiri 6 kabupaten yakni: Kabupaten Buton, Bombana, Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara dan Kolaka.
Turut hadir mendampingi Pj. Bupati Buton, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Buton, M Wahyuddin, ST, MT.
