NARASITIME.com, Sultra – Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Sulawesi Tenggara yang digelar di Aula BPK RI Perwakilan Sultra, Kendari, Selasa (31/3/2026), menjadi momen penting bagi setiap kepala daerah di provinsi ini, termasuk Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, yang kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Penyerahan LKPD diawali dengan penandatanganan berita acara oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, yang didampingi sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra. Penandatanganan ini juga disaksikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dr. Dadek Nandemar.
Dalam sambutannya, Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menekankan bahwa penyerahan LKPD bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“Kami di Buton percaya bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Laporan keuangan yang kami serahkan ini adalah bentuk akuntabilitas kami terhadap masyarakat yang telah mempercayakan amanah tersebut,” ujar Bupati Alvin dengan tegas.
Lebih lanjut, Bupati Alvin menegaskan bahwa laporan keuangan daerah bukan hanya soal angka-angka yang tercatat di dalamnya, tetapi bagaimana anggaran tersebut diatur dan digunakan dengan bijaksana.
“Laporan ini menggambarkan lebih dari sekadar jumlah uang yang dikeluarkan atau diterima, tetapi juga tentang bagaimana setiap pengeluaran itu memberikan manfaat langsung dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah. Kami ingin memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Buton,” tambahnya.
Bupati Alvin juga menanggapi pentingnya kritik dan masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hadir dalam acara tersebut.
“Kami menyambut baik setiap masukan, kritik, dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Kami memandang ini sebagai kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan tata kelola pemerintahan kami. Tidak ada yang sempurna, dan kami berkomitmen untuk selalu belajar dan beradaptasi agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” ungkapnya.
Sebagai bentuk komitmennya terhadap transparansi, Bupati Buton menambahkan pihaknya akan memastikan setiap proses perencanaan dan pengeluaran anggaran di Kabupaten Buton akan dilakukan secara terbuka dan melibatkan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa lebih mudah mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif, demi kemajuan bersama.
Di tengah acara tersebut, Bupati Alvin juga mengungkapkan bahwa keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah hasil dari kerja keras semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat. Ia menegaskan pentingnya hasil evaluasi dari BPK dalam perbaikan berkelanjutan.
“Keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan semua stakeholder yang terlibat. Kami sangat berterima kasih atas dukungan dan partisipasi aktif masyarakat Buton dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab dan kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Semua catatan yang diberikan oleh BPK akan kami tindak lanjuti dengan serius. Kami ingin memastikan bahwa Buton selalu menjadi contoh dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan laporan keuangan yang baik merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan.
“Laporan keuangan ini adalah cermin dari komitmen kami untuk terus menjaga tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun kami merasa sudah banyak perbaikan, kami juga menyadari bahwa masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka dengan penuh keyakinan.
Gubernur Andi Sumangerukka juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.
“Kami berkomitmen untuk tetap transparan dalam pengelolaan keuangan, karena itu adalah salah satu kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Kami tidak akan pernah berhenti untuk berinovasi dan memperbaiki diri demi memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gubernur juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“BPK selalu menjadi mitra penting bagi kami. Setiap masukan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK akan selalu kami terima dengan terbuka untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan kami ke depan,” tegas Gubernur.
Kepala BPK RI Perwakilan Sultra, Dr. Dadek Nandemar, dalam sambutannya, menegaskan bahwa penyerahan LKPD ini merupakan bagian dari amanat konstitusional yang harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah.
“Kami sangat mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu. Ini adalah tanda bahwa mereka benar-benar peduli terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Kepala BPK juga mengingatkan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap siklus pelaporan keuangan.
“Laporan keuangan bukan hanya sekadar dokumen administratif. Laporan ini mencerminkan proses yang panjang dan memerlukan pemahaman yang menyeluruh dari setiap daerah. Kami berharap ke depannya, seluruh daerah dapat lebih memahami dan mengikuti proses ini dengan baik,” tambahnya.
BPK juga mengapresiasi pencapaian opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang diraih seluruh daerah di Sulawesi Tenggara pada tahun lalu.
“Capaian ini adalah prestasi yang luar biasa. Namun, kami juga berharap tahun ini, seluruh daerah dapat mempertahankan opini WTP tanpa catatan. Itu adalah bukti bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan sangat baik,” ujar Kepala BPK dengan penuh harapan.
