Bupati Penuhi Undangan, Komitmen DPRD Buton terhadap Notulen Rapat Dipertanyakan

NARASITIME.com, BUTON — Kehadiran Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) gabungan komisi DPRD Kabupaten Buton, Senin, 16 November 2026, memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi lembaga legislatif terhadap kesepakatan yang sebelumnya mereka tuangkan dalam notulen rapat.

Dalam notulen pertemuan sebelumnya, DPRD mencatat kesepakatan bahwa apabila Bupati tidak menghadiri undangan sebanyak tiga kali berturut-turut, lembaga legislatif akan membentuk Panitia Khusus (Pansus).

Namun, pada RDPU terbaru, Alvin hadir memenuhi undangan DPRD dan menyampaikan penjelasan dari pihak eksekutif. Pemerintah daerah juga menyerahkan jawaban tertulis atas 29 tuntutan yang diajukan Lembaga Pemerhati Hukum Nusantara (LPHN), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Buton, dan Barisan Aktivis Independen (BAKTI).

Bacaan Lainnya

Kehadiran Bupati tersebut semestinya menjadi bagian dari evaluasi DPRD terhadap kesepakatan sebelumnya, khususnya mengenai konsekuensi ketidakhadiran kepala daerah yang telah dituangkan dalam notulen.

Dalam forum RDP, Bupati mengikuti pembahasan pada awal rapat sebelum meminta izin meninggalkan ruangan karena agenda lainnya. Sementara itu, perwakilan tiga organisasi tiba setelah Bupati meninggalkan forum. Kondisi tersebut kemudian memunculkan keberatan dari pihak organisasi yang menginginkan penjelasan langsung kepala daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, La Ode Syamsuddin, menjelaskan bahwa Bupati telah meminta izin sebelum meninggalkan rapat.

“Memklarifikasi saja, tadi Pak Bupati sebelum meninggalkan forum ini meminta izin. Dia tidak kabur,” kata Syamsuddin.

Pernyataan itu disampaikan untuk menanggapi keberatan peserta yang mempertanyakan kepergian kepala daerah sebelum pembahasan bersama organisasi penyampai tuntutan berlangsung.

Pemda Jawab 29 Tuntutan dalam 10 Poin

Dalam RDP tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton menyerahkan jawaban tertulis atas 29 tuntutan yang diajukan ketiga organisasi. Dokumen tertanggal 16 November 2026 itu ditujukan kepada Ketua DPRD Buton dan ditandatangani Sekda atas nama Bupati.

Syamsuddin mengatakan pemerintah mengelompokkan 29 tuntutan menjadi 10 jawaban karena sejumlah persoalan memiliki substansi yang saling berkaitan.

“Kalau kami jawab secara lisan, tentu itu ujungnya ke debat kusir. Maka dari itu kami menjawab secara tertulis,” ujar Syamsuddin.

Jawaban pemerintah mencakup sejumlah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu yang mendapat penjelasan adalah pengangkatan dan perpanjangan penugasan pelaksana tugas (Plt) pada sejumlah organisasi perangkat daerah.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah merujuk pada ketentuan mengenai aparatur sipil negara, administrasi pemerintahan, serta surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penunjukan Plt dijelaskan sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan publik ketika terjadi kekosongan jabatan.

Selain persoalan kepegawaian, pemerintah memberikan tanggapan mengenai pembentukan tim ahli bupati, penugasan pejabat pada Perumda Air Minum Tirta Takawa, pengelolaan aset daerah, serta penggunaan dan penganggaran rumah jabatan kepala daerah.

Sejumlah persoalan lain yang turut dijawab berkaitan dengan kebijakan anggaran, dokumen perencanaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, dan tata kelola pemerintahan.

Pemerintah menyatakan kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

Meski demikian, jawaban tertulis tersebut belum sepenuhnya diterima oleh pihak penyampai tuntutan.

Peserta RDP menilai beberapa penjelasan masih membutuhkan bukti administrasi dan dasar hukum yang lebih terperinci. Mereka juga mempertanyakan dokumen pengangkatan dan perpanjangan Plt serta dokumen izin perjalanan dinas kepala daerah yang sebelumnya diminta.

Ketua LPHN Kabupaten Buton, Idrus Jumu, meminta DPRD tidak sekadar menerima penjelasan pemerintah, tetapi menguji kebenaran jawaban tersebut melalui mekanisme pengawasan.

DPRD Diminta Perjelas Dasar Pembentukan Pansus

Perbedaan pandangan mengenai substansi jawaban pemerintah kemudian menjadi salah satu alasan anggota DPRD membahas rencana pembentukan Pansus.

Anggota DPRD Buton, Farid Bachmid, menilai sejumlah penjelasan pemerintah masih membutuhkan dasar hukum yang lebih spesifik.

“Kita ingin terinci lebih detail ada landasan-landasan hukumnya. Kalau memang surat edaran, surat edaran yang mana,” ujarnya.

Sementara itu, anggota DPRD Buton, Rahman, berpandangan bahwa Pansus diperlukan untuk mendalami hubungan antara 29 tuntutan organisasi dengan jawaban tertulis pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa rencana pembentukan Pansus bukan semata-mata didasarkan pada notulen rapat sebelumnya mengenai kehadiran Bupati.

“Untuk mendalami tuntutan dan jawaban tertulis yang sudah disampaikan oleh eksekutif ini, maka DPR dianggap perlu membentuk pansus untuk bagaimana lebih jernih memahami lagi ini duduk persoalannya,” kata Rahman.

Dalam pembacaan kesimpulan RDPU, pimpinan rapat menyatakan bahwa DPRD telah menyepakati pembentukan Pansus. Namun, DPRD akan mendalami dan menelaah tuntutan LPHN, IMM, dan BAKTI beserta jawaban Pemerintah Daerah sesuai Tata Tertib DPRD Kabupaten Buton dan peraturan perundang-undangan.

Rumusan tersebut disetujui anggota dewan secara aklamasi dan disahkan pimpinan rapat dengan ketukan palu.

Kesimpulan itu memperlihatkan bahwa DPRD tidak hanya menyepakati rencana pembentukan Pansus, tetapi juga menegaskan perlunya pendalaman dan penelaahan sebelum proses lebih lanjut dijalankan.

Pembentukan Pansus sendiri memiliki mekanisme kelembagaan tersendiri. Secara umum, prosesnya mencakup pengusulan oleh anggota DPRD, pertimbangan Badan Musyawarah, pembahasan dalam rapat paripurna, hingga penetapan melalui keputusan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, kesepakatan dalam RDPU perlu dibedakan dari penetapan formal Pansus sebagai alat kelengkapan DPRD.

Di sisi lain, kehadiran Bupati pada 16 November menjadi fakta yang tidak dapat dipisahkan dari kesepakatan dalam notulen sebelumnya. Jika pembentukan Pansus semula dikaitkan dengan ketidakhadiran kepala daerah sebanyak tiga kali berturut-turut, DPRD perlu memberikan penjelasan mengenai relevansi kesepakatan tersebut setelah Bupati hadir memenuhi undangan.

Publik kini menunggu konsistensi DPRD dalam menjalankan kesepakatan yang telah dibuat sendiri, sekaligus kejelasan mengenai dasar dan tahapan pembentukan Pansus.

Sebab, keputusan lembaga legislatif bukan hanya dinilai dari apa yang disepakati dalam ruang rapat, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaannya.

Pos terkait