NARASITIME.com, BUTON – Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menegaskan kepastian hukum menjadi salah satu prasyarat utama untuk menarik investasi sekaligus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Buton. Regulasi tata ruang yang jelas dinilai dapat memberikan jaminan bagi investor dalam menjalankan kegiatan usaha.
Pernyataan tersebut disampaikan Alvin saat membuka Konsultasi Publik I Penyusunan Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Buton 2 di Aula Kantor Bupati Buton, Kompleks Perkantoran Takawa, Senin, 16 November 2026.
Menurut Alvin, Kabupaten Buton memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak ditopang oleh perencanaan tata ruang dan regulasi yang memberikan kepastian hukum.
“Sebagai warga negara Indonesia, apa pun yang kita lakukan harus berbasis hukum. Bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam dan menarik investor dari luar daerah untuk datang ke Kabupaten Buton apabila kepastian hukumnya tidak ada,” kata Alvin.
Ia mengatakan, kepastian hukum bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan bagian penting dalam membangun kepercayaan dunia usaha terhadap daerah. Investor membutuhkan kejelasan mengenai peruntukan ruang, batasan pemanfaatan lahan, serta aturan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan investasi.
Alvin berharap penyusunan dokumen RDTR Wilayah Perencanaan Buton 2 tidak berlarut-larut. Ia meminta organisasi perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat memberikan perhatian serius agar proses penyusunannya dapat segera dituntaskan.

Menurut dia, dokumen RDTR harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah tanpa mengabaikan aspek hukum, lingkungan, dan kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai kita memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi tidak mampu mengoptimalkannya karena persoalan regulasi dan kepastian tata ruang. Karena itu, saya berharap seluruh pihak memberikan masukan terbaik agar dokumen ini benar-benar dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Buton, Amlan Wahid Galbo dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa konsultasi publik merupakan bagian penting dari tahapan penyusunan RDTR.
Menurut Amlan, penyusunan RDTR membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis perencanaan, tetapi juga sesuai dengan kondisi wilayah dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buton.
Ia menekankan pentingnya masukan dari perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam mengidentifikasi potensi dan persoalan pemanfaatan ruang di wilayah perencanaan.

Amlan berharap melalui konsultasi publik tersebut, berbagai masukan dapat dihimpun sebagai bahan penyempurnaan materi teknis dan rancangan peraturan kepala daerah. Dengan demikian, dokumen RDTR nantinya dapat menjadi acuan yang jelas dalam pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung masuknya investasi.
Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Buton 2 diharapkan menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk menciptakan tata ruang yang terarah, memberikan kepastian hukum, serta membuka peluang pengembangan sektor-sektor potensial di Kabupaten Buton.
Dengan regulasi tata ruang yang lebih terukur, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat daya tarik investasi sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat bagi masyarakat.





