NARASITIME.com, KENDARI — Unggahan di akun TikTok pribadi Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah, menuai polemik. Sejumlah orang yang mengatasnamakan simpatisan anggota DPR RI Ridwan Bae mendatangi kantor Dinas Pariwisata Sultra, Rabu, 28 Oktober 2026, untuk mempersoalkan konten yang mereka nilai merugikan nama baik politikus tersebut.
Dikutip dari laman SULTRA NEWS, kedatangan massa dipicu oleh sejumlah ungkapan dalam video yang dianggap menyinggung Ridwan Bae. Beberapa kata yang dipersoalkan di antaranya “dungu” dan “hoaks”, serta tuduhan “pencuri jati”.
Perwakilan massa, Jeams, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk kepedulian terhadap Ridwan Bae. Menurut dia, anggota DPR RI tersebut telah memberikan kontribusi bagi pembangunan di Sulawesi Tenggara melalui berbagai program.
“Kami datang murni karena empati pada Pak Ridwan Bae. Beliau anggota DPR RI yang sudah banyak membawa program nyata untuk Sultra,” kata Jeams.
Selain menyoroti unggahan tersebut, Jeams turut mempertanyakan kinerja Ridwan Badallah sebagai Kepala Dinas Pariwisata Sultra. Ia menilai pejabat publik semestinya mampu menunjukkan capaian kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Polemik itu berujung pada penyampaian permintaan maaf oleh Ridwan Badallah di hadapan orang-orang yang mendatanginya. Ia menyatakan tidak memiliki niat sengaja untuk menyinggung pihak tertentu dan mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian konten tersebut.
“Apa yang saya sampaikan itu murni tidak ada niat sengaja, hanya pengantar isu. Itu menjadi kesalahan saya, saya minta maaf dan video di TikTok pribadi akan saya hapus,” ujar Ridwan Badallah.
Ia juga menyatakan akan menghapus video yang menjadi sumber keberatan tersebut.
Peristiwa ini kembali memperlihatkan bagaimana konten di media sosial dapat memicu persoalan di ruang publik, terutama ketika menyangkut tokoh politik dan pejabat pemerintahan.
Sebagai pejabat publik, penyampaian kritik tetap perlu mempertimbangkan ketepatan informasi, pilihan bahasa, dan dampaknya terhadap pihak lain. Di sisi lain, polemik semacam ini juga menegaskan pentingnya membedakan kritik terhadap kebijakan atau kinerja dengan pernyataan yang berpotensi menyerang kehormatan seseorang.
