NARASITIME.com, Kendari — Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Buton. Ia menyatakan organisasi tersebut harus menjadi ruang untuk memperkuat hubungan pemerintah dengan petani sekaligus mendorong peningkatan nilai hasil pertanian.
Alvin menerima amanah sebagai Ketua DPC HKTI Kabupaten Buton dalam rangkaian Musyawarah Daerah (Musda) DPD HKTI Provinsi Sulawesi Tenggara di Aula Serba Guna Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis, 10 September 2026.
Dalam kegiatan itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI H. Abdul Kadir Karding juga melantik kepengurusan DPC HKTI Kabupaten Buton.
Menurut Alvin, HKTI tidak boleh hanya menjadi organisasi formal. Keberadaannya harus memberi manfaat nyata bagi petani, terutama dalam memperkuat komunikasi antara petani dan pemerintah.
“HKTI harus menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan petani,” kata Alvin.
Ia mengatakan pemerintah membutuhkan masukan langsung dari petani untuk mengetahui persoalan yang dihadapi di lapangan. Karena itu, organisasi tani harus menjadi jembatan komunikasi agar kebijakan pertanian tidak berjalan tanpa mempertimbangkan kebutuhan petani.
“Kita ingin pertanian Buton berkembang bersama para petani. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus mendengar kebutuhan petani dan bekerja bersama untuk mengembangkan potensi yang kita miliki,” ujarnya.
Alvin menekankan pembangunan pertanian tidak cukup hanya mengejar peningkatan produksi. Menurut dia, perhatian pemerintah harus diperluas hingga bagaimana hasil pertanian memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
Ia ingin kerja keras petani menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi keluarga dan masyarakat.
“Perhatian terhadap petani tidak cukup hanya pada peningkatan produksi. Nilai hasil pertanian juga harus ditingkatkan agar kerja keras petani memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar,” kata Alvin.
Karena itu, kata dia, pengembangan sektor pertanian Buton harus dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah dan petani perlu memikirkan mata rantai pertanian mulai dari produksi, pengelolaan hasil hingga pemasaran.
“Petani harus mendapatkan nilai yang lebih baik dari hasil kerjanya. Ini yang harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Alvin mengatakan persoalan pemasaran menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam pengembangan pertanian. Produksi yang meningkat, menurut dia, harus diikuti dengan kemampuan mengelola dan memasarkan hasil agar petani memperoleh keuntungan yang lebih baik.
Ia berharap HKTI dapat menjadi ruang bagi petani untuk menyampaikan aspirasi sekaligus ikut menentukan arah pembangunan pertanian di daerah.
“Petani harus punya ruang untuk menyampaikan aspirasinya. HKTI harus bisa menjadi bagian dari upaya menentukan arah pengembangan pertanian sesuai potensi daerah,” tutur Alvin.
Ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Buton akan terus membuka ruang kerja sama dengan kelompok tani dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap sektor pertanian.
“Kita akan terus membuka ruang kerja sama dengan kelompok tani dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap kemajuan pertanian Buton,” kata dia.
Alvin melihat Buton memiliki sejumlah potensi pertanian yang dapat dikembangkan. Tantangannya, kata dia, adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara bersama agar memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani.
“Kita punya banyak potensi. Tinggal bagaimana kita kelola bersama supaya petani semakin maju dan kesejahteraannya ikut meningkat,” ujarnya.
Dengan kepemimpinannya di DPC HKTI Kabupaten Buton, Alvin berharap organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah konsolidasi petani, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan pertanian.
Ia kembali menegaskan keberhasilan pembangunan pertanian harus diukur dari manfaat yang diterima petani.
“Tujuan akhirnya adalah bagaimana petani bisa semakin maju, hasil pertanian memiliki nilai yang lebih baik, dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” kata Alvin.
