NARASITIME.com, Buton — Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa kembali melakukan inspeksi mendadak saat apel gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pelataran Tugu Nanas, Kompleks Perkantoran Takawa, Pasarwajo, Senin, 21 September 2026.
Dalam apel tersebut, Syarifudin menyoroti tiga hal yang dinilai penting dalam pelaksanaan pemerintahan, yakni disiplin aparatur, kualitas pelayanan publik, dan kemudahan investasi. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) tidak sekadar hadir di kantor, tetapi benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat.
Mewakili Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, Syarifudin mengatakan kedisiplinan ASN harus dimaknai lebih luas. Menurut dia, disiplin bukan hanya soal datang tepat waktu atau mengikuti apel, tetapi juga menyangkut kesungguhan bekerja dan menjaga integritas.
“Kita jaga kedisiplinan. Bukan hanya menghargai waktu, tetapi melaksanakan tugas dengan baik dan menjaga integritas,” kata Syarifudin dalam arahannya.
Ia menegaskan kehadiran pegawai akan menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah. Karena itu, setiap aparatur diminta memahami bahwa kehadiran di tempat kerja merupakan bagian dari tanggung jawab, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Untuk minggu depan yang tidak hadir akan menjadi catatan,” ujarnya.
Syarifudin meminta para pimpinan OPD tidak membiarkan persoalan kedisiplinan menjadi kebiasaan. Ia mendorong setiap kepala perangkat daerah memastikan jajaran masing-masing bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi.
Menurut dia, pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila aparatur hanya menunggu instruksi. ASN harus mampu membaca persoalan, mengambil langkah sesuai kewenangan, dan memberikan pelayanan sebelum masyarakat harus berulang kali menyampaikan keluhan.
“Pelayanan di kantor kita harus proaktif. Jangan menunggu persoalan datang baru kita bergerak,” katanya.
Ia mencontohkan hal sederhana seperti kebersihan lingkungan kantor. Menurut Syarifudin, aparatur harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan kerja dan tidak membiarkan persoalan kecil menjadi masalah yang lebih besar.
“Kalau ada yang kotor, segera dibersihkan. Jangan menunggu ada yang menyuruh. Ini bagian dari tanggung jawab kita,” ujarnya.
Dorong Investasi, Jangan Persulit Pelaku Usaha
Selain kedisiplinan dan pelayanan, Syarifudin mengingatkan jajaran pemerintah daerah mengenai pentingnya menciptakan iklim investasi yang sehat di Kabupaten Buton.
Ia mengatakan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah, kata dia, perlu membuka ruang bagi sektor swasta untuk masuk mengembangkan potensi daerah.
“Kita membangun Buton pendekatannya APBD. Pertumbuhannya kita hadirkan swasta. Dia melihat potensi dan berinvestasi,” kata Syarifudin.
Karena itu, ia meminta seluruh aparatur yang berhubungan dengan pelayanan perizinan maupun administrasi usaha memberikan kemudahan kepada investor. Ia mengingatkan agar birokrasi tidak menjadi hambatan bagi kegiatan investasi.
“Karena itu kita memberikan kemudahan urusan bagi investor. Jangan dipersulit,” tegasnya.
Menurut Syarifudin, pelayanan birokrasi harus berorientasi pada penyelesaian persoalan. Selama suatu urusan dapat diselesaikan sesuai ketentuan, ia meminta aparatur tidak memperpanjang proses yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cepat.
“Kalau bisa diselesaikan dalam satu jam, bisa diselesaikan. Jangan sesuatu yang bisa cepat justru dibuat lama,” ujarnya.
Syarifudin mengatakan investasi memiliki kaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika aktivitas ekonomi meningkat, pemerintah daerah juga berpeluang memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau investasi tumbuh, pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dan akan berdampak pada PAD,” katanya.
Ia mengingatkan pemerintah daerah tidak boleh terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, Kabupaten Buton harus mampu memperkuat sumber-sumber ekonomi dari potensi yang dimiliki sendiri.
“Kalau berharap dana transfer dari pusat, kita tidak akan berkembang. Kita harus mampu mengembangkan potensi yang ada di daerah,” ujar Syarifudin.
Ia meminta seluruh OPD melihat tugas masing-masing tidak hanya sebagai pekerjaan administratif, tetapi sebagai bagian dari upaya membangun daerah.
“Setiap OPD punya peran. Jangan hanya bekerja karena rutinitas. Kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan dampak kepada masyarakat dan daerah,” katanya.
ASN Diminta Menjaga Amanah
Menutup arahannya, Syarifudin mengajak seluruh aparatur bekerja dengan sungguh-sungguh dan menjaga amanah sebagai ASN.
Ia mengatakan gaji dan fasilitas yang diterima aparatur harus dibarengi dengan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Bekerja dengan baik agar gaji kita berkah,” katanya.
Syarifudin juga mengingatkan karakter Buton sebagai daerah yang menjunjung nilai-nilai religius. Karena itu, nilai kejujuran, tanggung jawab dan pengabdian, kata dia, harus tercermin dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
“Kita Buton yang religius, yang diberkahi oleh Allah SWT,” ujarnya.
Apel gabungan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsudin, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, serta para kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Buton.
Bagi pemerintah daerah, apel gabungan itu menjadi momentum untuk kembali menegaskan bahwa disiplin ASN, pelayanan publik yang proaktif, serta kemudahan investasi merupakan bagian yang saling berkaitan dalam mendorong tata kelola pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Buton.
