NARASITIME.com – Penjabat (Pj) Bupati Buton, La Haruna, S.P., M.Si. menegaskan semua ASN di lingkup Pemkab Buton untuk menjaga netralitas sebagai ASN dalam menghadapi Tahapan Pilkada serentak pada November 2024 mendatang.
Hal itu disampaikan orang nomor satu di Kabupaten Buton tersebut ketika memimpin Apel bersama ASN dan tenaga honorer di Pelataran Nenas Kompleks Perkantoran Takawa, Senin (15/7/2024) pagi.
Pj Bupati Buton dalam memimpin Apel didampingi Sekda Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi dan dihadiri semua Kepala OPD Lingkup Pemkab Buton.
Dalam Apel pagi itu, La Haruna mengingatkan kembali komitmen ASN dalam menjaga netralitas pada tahun politik. Kata dia, ASN harus bersikap profesional dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
“Netralitas ASN adalah hal yang sangat penting, terutama menjelang pemilihan kepala daerah. ASN harus tetap fokus pada tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Kepala Dinas Perkebunan dan Holtikultura Provinsi Sultra ini juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas ASN akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita semua harus mematuhi aturan yang ada dan menjaga integritas sebagai ASN. Jangan sampai ada yang mencoba-coba melanggar aturan ini,” katanya.
Selain isu netralitas, Pj Bupati juga mengatakan ASN harus bekerja dengan baik untuk menuntaskan program-program pemerintah pusat dalam hal ini 10 Perintah Presiden yaitu terkait dengan pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, kemiskinan ekstrem, pengangguran dan kasus kesehatan yang saat ini menjadi perhatian yaitu TBC dan polio.
“Mari kita semua bahu-membahu berkerja bersama-sama menurunkan inflasi, menurunkan pengangguran yang saat ini juga cukup tinggi. Saya bekerja tidak bisa sendirian, tetapi harus dibantu dengan kinerja-kinerja bapak/ibu, oleh karena itu mari kita bekerja sama membangun Buton ini,” ungkapnya.
Dengan pesan tegasnya ini, diharapkan seluruh ASN di Kabupaten Buton dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan menjaga netralitasnya, sehingga kepercayaan publik terhadap ASN tetap terjaga dan stabilitas daerah dapat terpelihara.
