NARASITIME.com – Pekan ini, polemik kasus yang menyeret Ketua DPRD Kabupaten Buton Hariasi Salad, SH bakal diteruskan ke DPP Partai Golkar.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Bapilu Wilayah Kepulauan DPD l Partai Golkar Abu Hasan, Kamis (02/2/2023).
Kepada Narasitime.com, Abu Hasan mengaku bahwa polemik kasus mosi tidak percaya yang dilayangkan 20 anggota DPRD Buton kepada kadernya itu, pekan ini akan diteruskan ke DPP Partai Golkar.
“Insya Allah pekan depan ini polemik kasus Ketua DPRD Buton akan diteruskan ke DPP Partai Golkar,” katanya.
Menurutnya, langkah itu dilakukan untuk menuntaskan polemik kasus Ketua DPRD Buton Hariasi Salad bersama 20 anggota DPRD Buton.
“DPD l Partai Golkar Sultra serius menuntaskan polemik Ketua DPRD Buton, ini semua dilakukan demi kelancaran roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Buton,” jelasnya.
Mantan Bupati Buton Utara itu menerangkan bahwa saat ini semua keterangan termasuk dokumen telah dikumpulkan dan diramu untuk diteruskan ke pusat.
“Keputusan tertinggi partai itu ada di DPP karena mereka yang punya Mahkamah Partai dan rekomendasi Ketua DPRD juga ada di DPP,” ujarnya.
Sebelumnya, 20 anggota DPRD Buton secara resmi telah menemui Ketua DPD l Partai Golkar Sulawesi Tenggara (Sultra), Hery Asiku di Kantor DPD l Partai Golkar Sultra.
Dalam keterangannya, Ketua DPD l Partai Golkar Hery Asiku menyatakan akan memproses secepatnya berdasarkan mekanisme partai. Hal ini disampaikan saat menerima perwakilan anggota DPRD Kabupaten Buton.
“Jadi barusan kita menerima teman-eman dari DPRD Kabupaten Buton dan tentunya untuk menyikapi hal tersebut serta agar tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan dalam pengambilan keputusan di DPRD Kabupaten Buton, maka kami akan sesegera mungkin memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Partai Golkar,” ungkap Hery Asiku.
Meski demikan, Hery berjanji akan secepatnya memproses terkait tuntutan para anggota DPRD Buton.
“Kita melangkah sesuai aturan dan mekanisme partai. Tapi semua hal-hal yang terjadi di DPRD Buton kita lampirkan. Secepatnya kita proses, kalau kelengkapannya sudah ada semua kita langsung teruskan ke DPP,” kata Hery.
