NARASITIME.com, Kolaka — Mekanisme penjualan bijih nikel dari Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa PT Vale Indonesia Tbk ke Morowali, Sulawesi Tengah, dipertanyakan. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang ESDM PB HMI, Munawir, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung menelusuri mekanisme transaksi tersebut.
Munawir mempertanyakan dugaan penjualan ore dari IGP Pomalaa tanpa melalui tender terbuka. Menurut dia, persoalan itu tidak cukup dilihat dari aktivitas pengiriman bijih nikel dari Pomalaa ke Morowali, tetapi juga harus ditelusuri dari sisi mekanisme penjualan dan dokumen transaksinya.
“Kalau benar ore IGP Pomalaa dijual dan dikirim ke Morowali tanpa tender, ini harus diperiksa. Publik perlu tahu kapan tender dilakukan, siapa pemenangnya, berapa volumenya, dan kadar berapa yang dilelang,” kata Munawir.
Ia meminta PT Vale membuka informasi mengenai proses penjualan ore, termasuk dasar hukum transaksi, mekanisme tender, pihak pembeli, volume dan kadar bijih nikel, serta harga jual.
Menurut Munawir, kesesuaian antara ore yang dilelang dan ore yang dikirim juga perlu diperiksa. Ia mempertanyakan apakah kadar, spesifikasi, dan volume bijih nikel yang dikirim ke Morowali sesuai dengan dokumen transaksi.
“Kadar berapa yang dilelang dan kadar berapa yang dikirim ke Morowali? Apakah ore yang dikirim sesuai dengan spesifikasi dan volume yang ditenderkan? Semua itu harus dibuka berdasarkan dokumen,” ujarnya.
PT Vale sebelumnya mengumumkan penjualan perdana bijih nikel dari IGP Pomalaa pada 1 Maret 2026. Perusahaan menyebut penjualan tersebut merupakan bagian dari transisi IGP Pomalaa menuju fase operasional yang menghasilkan pendapatan.
IGP Pomalaa berada di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. PT Vale menyebut proyek tersebut mencakup kegiatan pertambangan bijih nikel, sementara fasilitas pengolahannya dikembangkan melalui PT Kolaka Nickel Indonesia bersama mitra usaha.
Munawir mengatakan status PT Vale sebagai perusahaan terbuka membuat aspek transparansi menjadi penting. Ia meminta perusahaan menjelaskan dasar transaksi apabila ore dari Pomalaa memang dijual dan dikirim ke wilayah Morowali.
“Vale merupakan perusahaan terbuka atau Tbk. Karena itu, publik harus mendapatkan informasi yang transparan mengenai bagaimana ore dikelola dan dijual. Jangan sampai publik hanya mengetahui ore dimuat lalu dikirim ke Morowali, sementara mekanisme transaksinya tidak jelas,” katanya.
Ia juga menyoroti dugaan potensi kerugian negara yang disebut-sebut dapat mencapai triliunan rupiah. Namun, Munawir menegaskan angka tersebut tidak boleh dianggap sebagai kerugian negara sebelum ada pemeriksaan dan audit resmi.
Menurut dia, perhitungan harus didasarkan pada sejumlah variabel, antara lain volume ore, kadar, harga transaksi, kewajiban penerimaan negara, serta aspek lain yang berkaitan dengan kegiatan penjualan bijih nikel.
“Yang penting sekarang adalah membuka datanya. Kalau memang sesuai aturan, buktikan dengan dokumen. Kalau ada pelanggaran, proses sesuai hukum,” kata Munawir.
Ia meminta KPK dan Kejaksaan Agung menelusuri persoalan tersebut apabila pemeriksaan awal menemukan indikasi pelanggaran hukum atau potensi kerugian negara.
“Kalau ada indikasi kerugian negara, KPK dan Kejaksaan Agung harus turun. Periksa seluruh dokumen dan aliran transaksinya. Jangan sampai persoalan seperti ini hanya menjadi polemik tanpa ada pemeriksaan yang transparan,” ujarnya.
Munawir juga mempertanyakan keberadaan aparat militer yang, menurut dugaan yang disampaikannya, masih melakukan pengawalan terhadap pengiriman ore dari Pomalaa. Ia meminta alasan dan dasar pengawalan tersebut dijelaskan secara terbuka.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan dari PT Vale Indonesia Tbk mengenai tudingan bahwa penjualan ore IGP Pomalaa ke Morowali dilakukan tanpa tender, termasuk mengenai pihak pembeli, volume, kadar, harga, dan dokumen transaksi yang dipersoalkan Munawir.





