NARASITIME.com – Ketua DPD ll Partai Golkar Buton Drs. La Bakry, M.Si menanggapi mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Buton Hariasi Salad SH.
La Bakry mengatakan sikap mosi tidak percaya yang dilayangkan 20 anggota DPRD Buton sepenuhnya diserahkan ke DPP Partai Golkar.
“Berhubung kewenangan penetapan ketua dewan adalah kewenangan DPP Golkar, maka DPD Golkar kabupaten Buton hanya memberikan rekomendasi kepada DPP melalui ketua DPD l Sultra Partai Golkar sebagai bahan pertimbangan,” kata La Bakry melalui pesan WhatsApp kepada Narasitime.com, Rabu (25/1/2023).
Mosi yang dilayangkan tersebut, lanjut La Bakry, merupakan salah bentuk keseriusan 20 anggota DPRD terhadap sikap Hariasi Salad dalam memimpin lembaga legislatif.
“Salah satu bentuk keseriusan 20 orang penandatangan mosi ini, mereka juga menyampaikan surat dan audience langsung dengan Ketua DPD l Partai Golkar Sultra di Kendari pada Selasa kemarin,” tuturnya.
Selain itu, mantan Bupati Buton periode 2017-2022 ini menilai, mosi tidak percaya yang ditunjukkan terhadap kadernya itu berkaitan dengan sikap performance individu Hariasi Salad dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai Ketua DPRD Buton.
“Berkaitan dengan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Buton adalah berkaitan dengan sikap perfomance individu Ketua DPRD terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai ketua DPRD,” terangnya.
Lebih lanjut La Bakry juga menjelaskan, mosi tidak percaya terhadap Hariasi Salad sebelumnya sudah pernah terjadi dan itu dilakukan semasa kepemimpinannya menjabat sebagai Bupati Buton.
“Mosi tidak percaya yang pertama dilakukan diawal kepemimpinan saya, akan tetapi setelah saya bangun komunikasi dengan teman-teman anggota dewan, mereka masih memahami dan memberikan kesempatan kepada Hariasi untuk memperbaiki sikap dan kepemimpinannya,” jelasnya.
Namun, kata dia, jika mosi tidak percaya terhadap Hariasi Salad tidak ditindaklanjuti oleh Partai Golkar, maka 20 anggota DPRD Buton tidak akan melakukan pembahasan agenda DPDR maupun maupun agenda pemerintah daerah.
“Kali ini mosi kembali diajukan kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Buton. Mosi tdk percaya kali ini oleh para penandatangan agak keras permintaanya, dimana mereka tidak akan membahas agenda dewan maupun agenda pemerintahan daerah apabila pimpinan ketua dewan tidak dilakukan pergantian oleh Partai Golkar,” tandasnya.
