NARASITIME.com – Polemik roda pemerintahan daerah Kabupaten Buton semakin terbuka dengan munculnya pengakuan Penjabat (Pj) Bupati Buton Drs Basiran, M.Si yang melibatkan oknum tertentu mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Pasalnya, DPRD mempertanyakan Indetitas oknum yang dipercayakan Pj Bupati Buton mengatur pengadaan barang dan jasa pada APBD Buton yang jumlahnya ratusan miliar rupiah.
Hal itu disampaikan Pj Bupati Buton seperti diungkapkan oleh beberapa anggota dewan saat mengajukan penandatangan hasil paripurna pergantian antar waktu (PAW) Ketua DPRD Buton.
“Dia (oknum yang dituduhkan pengatur proyek, red) itu adinda saya dan saya tugaskan untuk mengawasi OPD karena banyak OPD- OPD di Buton ini pemain proyek,” kata Basiran dihadapan beberapa anggota dewan di ruang kerja Bupati Buton, belum lama ini.
Menanggapi hal itu, Pj Bupati Buton Drs Basiran,M.Si membantah tuduhan anggota DPRD mengatakan ia melibatkan oknum tertentu mengendalikan APBD Buton.
“Tidak benar (tuduhan beberapa anggota DPRD Buton itu, red),”ungkap Basiran kepada Narasitime.com, Senin (1/5/2023).
Lebih lanjut, Basiran menjelaskan pihaknya tidak pernah melibatkan pihak tertentu dalam mengatur roda pemerintahan daerah.
“Yang jelas apa yang mereka sampaikan itu semua tidak benar,” jelasnya.
Diketahui anggota DPRD Buton yang menemui Pj Bupati Drs Basiran di antaranya Hanafi (PKB), Wa Ode Nurnia dan Darmawan (Golkar), Nuryaqin, (PKPI), Sumarlin (Demokrat).
