NARASITIME.com, Buton — Pemerintah Kabupaten Buton memperkuat langkah pembenahan tata kelola pemerintahan dan budaya integritas melalui pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam penyusunan Rencana Aksi Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2026.
Pendampingan yang dilakukan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK tersebut berlangsung di Ruang Rapat VVIP Anjungan Kantor Bupati Buton, Pasarwajo, Kamis, 17 September 2026.
Kegiatan dipimpin langsung Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsuddin. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait turut mengikuti pembahasan bersama tim KPK.
Bagi Pemerintah Kabupaten Buton, pendampingan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan capaian angka SPI. Lebih jauh, hasil survei diharapkan menjadi cermin untuk melihat sejauh mana tata kelola pemerintahan telah berjalan sekaligus mengidentifikasi ruang-ruang yang masih membutuhkan pembenahan.

Bupati Alvin mengatakan, kehadiran KPK menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi secara lebih terbuka terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada KPK yang memberikan pendampingan kepada Pemerintah Kabupaten Buton.
“Kita berharap survei yang akan dilakukan ini dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang masih perlu diperbaiki dapat kita benahi bersama,” ujar Alvin.
Menurut dia, integritas tidak cukup dibangun melalui aturan dan dokumen administrasi. Integritas harus diwujudkan dalam perilaku aparatur serta konsistensi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, Bupati meminta jajaran pemerintah daerah menjadikan hasil SPI sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar target yang harus dicapai.
“Yang paling penting adalah bagaimana hasil ini nantinya menjadi bahan bagi kita untuk melihat apa yang masih kurang dan apa yang harus kita perbaiki,” katanya.
Alvin menegaskan, pembenahan tata kelola pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap OPD, kata dia, memiliki peran dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kemajuan Kabupaten Buton ada di tangan kita semua. Karena itu, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh, menjaga integritas dan memperbaiki apa yang memang masih menjadi kekurangan,” ujar dia.

Ia juga mengingatkan jajarannya agar tidak memandang survei integritas sebagai kegiatan yang berhenti pada pelaksanaan survei dan penyampaian hasil. Menurut Alvin, substansi utama SPI justru terletak pada tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi yang dihasilkan.
“Jangan sampai survei hanya menjadi angka. Kita ingin hasilnya menjadi dasar untuk melakukan perbaikan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tutur Alvin.
Bupati berharap pendampingan KPK dapat membantu pemerintah daerah menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih terukur. Dengan demikian, evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Kalau ada yang masih perlu dibenahi, mari kita benahi. Kalau ada yang sudah baik, kita pertahankan dan tingkatkan. Yang kita inginkan adalah pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan masyarakat yang semakin berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Tim KPK yang hadir dalam pendampingan tersebut terdiri atas Tenaga Ahli SPI KPK Direktorat Monitoring Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring Muhammad Yogi, Tenaga Ahli Madya Tindak Lanjut SPI Fachruddin Putra Jaya, serta Asisten Tenaga Ahli Tindak Lanjut SPI Jessica Rahma Sekar Ayu.
Tenaga Ahli Madya Tindak Lanjut SPI KPK Fachruddin Putra Jaya mengatakan, pendampingan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah.
“Kehadiran KPK dalam proses pendampingan SPI bukan semata-mata untuk melakukan penilaian, tetapi juga sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah,” kata Fachruddin.
Ia menegaskan, KPK tidak hadir sekadar untuk menilai pemerintah daerah, tetapi ikut mendorong agar rencana perbaikan yang telah disusun dapat dijalankan secara konsisten.
“Kami datang sebagai kawan untuk bersama-sama memperbaiki apa yang sudah direncanakan ke depan. Harapannya, pada survei tahun depan akan ada perbaikan, baik dari sisi tata kelola maupun budaya kerja,” ujarnya.

Menurut Fachruddin, integritas merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang baik. Karena itu, penguatan integritas membutuhkan komitmen seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari pimpinan hingga aparatur pelaksana.
Pendampingan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi Pemerintah Kabupaten Buton dan KPK untuk membahas sejumlah langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan perangkat daerah dalam memperbaiki aspek-aspek tata kelola pemerintahan.
Bupati Alvin kembali menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan rencana aksi tersebut. Ia berharap upaya pembenahan tidak hanya dilakukan ketika survei berlangsung, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan sehari-hari.
“Integritas harus menjadi kebiasaan dalam bekerja. Bukan hanya ketika ada penilaian, tetapi setiap hari kita menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Alvin.

Ia berharap seluruh jajaran Pemkab Buton dapat menjadikan pendampingan KPK sebagai kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel dan berintegritas.
“Ini bukan pekerjaan satu orang atau satu OPD. Ini pekerjaan kita bersama. Pemerintah daerah harus terus berbenah agar kepercayaan masyarakat dapat kita jaga,” ujar Alvin.
Melalui pendampingan tersebut, Pemerintah Kabupaten Buton menargetkan rencana aksi tindak lanjut SPI dapat menjadi instrumen pembenahan yang konkret dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di daerah.





