NARASITIME.com – Suasana dinamika politik di Kabupaten Buton kembali memanas dengan hadirnya dua gerbong aksi yang digelar di Kantor Bupati. Meski begitu, Gerakan Buton Mandiri (GBM) tampil tegas menyatakan sikapnya dengan memberikan dukungan penuh terhadap pemerintahan Alvin-Syarif.
GBM merupakan wadah yang lahir dari perwakilan masing-masing kecamatan di Kabupaten Buton ini sebelumnya mendahului dengan menggelar aksi damai di beberapa titik di wilayah Ibukota Kabupaten Buton, Kamis (02/10/2025).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kepemimpinan Bupati Buton, Alvin Akiwijaya Putra, SH dan Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, ST serta penolakan terhadap isu mosi tidak percaya yang sebelumnya beredar di tengah masyarakat.
Dalam orasinya di Halaman Kantor Bupati Buton, Leos David menilai bahwa isu mosi tidak percaya yang dibangun oleh segelintir pihak adalah bentuk penggiringan opini yang tidak sehat serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Isu tersebut jelas tidak mewakili suara masyarakat Buton secara menyeluruh. Kami hadir untuk menegaskan bahwa masyarakat tetap percaya kepada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati,” ujar Leos David.
Demikian pula disampaikan oleh Dzikir, ia menegaskan sikapnya terkait maraknya isu dan pemberitaan yang dinilai tidak benar serta menyesatkan. Menurutnya, sejumlah oknum dengan sengaja menyebarkan berita bohong (hoaks) dan melakukan propaganda yang merugikan ketenteraman masyarakat.
“Mereka sengaja melakukan propaganda untuk untuk melemahkan pemerintahan Alvin-Syarif. Propaganda yang dilakukan bukan hanya menyesatkan, tetapi juga mengandung unsur fitnah. Kami menilai ada upaya sistematis dari oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan fitnah dengan dalih informasi publik. Padahal, yang disampaikan hanyalah berita hoaks tanpa dasar,” tuturnya.
Asis Diy, sebagai perwakilan Kecamatan Lasalimu Selatan dalam orasinya menyampaikan dukungan terhadap kepemimpinan Bupati Buton saat ini. Ia menilai roda pemerintahan telah berjalan sesuai dengan visi pembangunan daerah.
“Pembangunan di Buton membutuhkan kekompakan semua pihak, bukan sebaliknya menciptakan kegaduhan. Saya menilai ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menyebarkan narasi negatif untuk memprovokasi masyarakat sehingga Buton tidak maju,” ungkapnya.
Koordinator GBM, Suharmo menyampaikan dukungan penuh kepada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Buton. Ia menilai bahwa pembangunan daerah tidak boleh diganggu oleh opini-opini negatif yang berpotensi menghambat kemajuan. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang menyebarkan narasi tidak benar dan menyesatkan publik.
“Ada opini yang tidak baik buat daerah ini, oleh karena itu kami hadir di sini untuk untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan Alvin-Syarif sehingga kesejahteraan masyarakat tercapai pada tahun-tahun yang akan datang,” katanya.
Suharmo pun menegaskan bahwa mereka berdiri di garda terdepan untuk mendukung visi dan misi kepemimpinan Alvin-Syarif. Mereka menilai, tudingan miring dan isu mosi tidak percaya yang belakangan berkembang hanyalah opini yang tidak berdasar dan cenderung melemahkan semangat pembangunan di Buton.
“Kami menepis propaganda yang berkembang di tengah masyarakat. Kami juga menilai, hal tersebut hanya ulah segelintir pihak yang ingin memecah belah persatuan di Buton. Sebaliknya, masyarakat justru membutuhkan stabilitas dan kepastian arah pembangunan,” tegasnya.
Selanjutnya, Suharmo membacakan poin pernyataan sikap GBM dalam aksi damai tersebut, antara lain:
- Masyarakat Kabupaten Buton dari 7 kecamatan menyatakan percaya penuh pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Buton.
- Menolak isu mosi tidak percaya terhadap Bupati Buton.
- Menolak berita hoaks terkait Bupati Buton yang tidak jelas keberadaannya di media sosial dan dinilai disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- Mendukung penuh program hilirisasi aspal Buton sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.
Usai mendengarkan pernyataan sikap GBM, Wakil Bupati Buton, Syarifudin Saafa, ST menegaskan bahwa Kabupaten Buton adalah milik bersama sehingga tidak boleh ada pihak yang memecah belah persatuan masyarakat.
“Siapapun kita tidak akan membiarkan ada yang mengganggu, ada yang memecah belah. Itu bukan bagian dari budaya kita, bukan bagian dari warisan kita, dan tidak menjadi jalan untuk kita maju. Kalau mau maju harus bersatu,” tegas Syarifudin.
Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadiran Bupati Buton pada aksi hari ini. Menurutnya, Bupati sedang berada di Jakarta untuk menghadiri agenda nasional bersama seluruh kepala daerah, termasuk penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang tidak bisa diwakilkan.
“Bupati Buton tidak hilang, itu hanya narasi. Bupati lagi berada di luar daerah menjalankan tugas,” jelasnya.
Lebih jauh, Syarifudin menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian kritik tidak melanggar hukum dan tidak menyebarkan berita bohong yang dapat memicu keresahan.
“Kritik boleh, tetapi tentu saja jangan melanggar hukum, jangan sebar berita hoaks, jangan menyebar informasi yang tidak benar karena itu berkonsekuensi,” katanya.
Wabup juga menegaskan sikap tegas pemerintah daerah terhadap potensi perusakan fasilitas publik. “Saya tidak akan membiarkan satu jengkal pun aset dibakar. Ini dibangun dengan uang rakyat. Hindari memberikan berita yang tidak benar, karena akan berhadapan dengan hukum,” ujarnya.
Terkait program strategis, Syarifudin mengungkapkan bahwa hilirisasi aspal Buton telah menjadi bagian dari program nasional. Pemkab Buton, kata dia, sudah menyiapkan peran melalui RPJMD terbaru.
“Pengangkutan aspal yang menggunakan jalan negara, ke depan kita akan upayakan membangun kawasan industri,” imbuhnya.
Di akhir pesannya, ia mengajak seluruh pihak agar menyampaikan aspirasi secara damai. “Siapapun yang demo, agar selalu damai, tidak boleh berkelahi, sama-sama anak daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam IMM, HMI dan PMll kembali turun ke jalan mempertanyakan kinerja Bupati dan Wakil Bupati Buton, Alvin-Syarif, yang dinilai belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat.
Dalam orasinya, Yulan Iskandar menilai janji politik yang pernah digaungkan pasangan Alvin-Syarif saat kampanye belum menunjukkan hasil nyata, khususnya terkait komitmen menciptakan 6.000 lapangan kerja di wilayah Buton.
“Coba realisasikan 500 atau 200 saja lapangan kerja yang dimaksud. Kami tidak menolak pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, namun kami hadir disini menuntut adanya bukti nyata, bukan sekadar janji politik yang hanya menjadi slogan,” tegas Yulan di tengah aksi di Kantor Bupati Buton.
Joo Sribatara, menganggap kinerja bupati dan wakilnya selama ini tidak bisa merealisasikan janji politiknya apalagi untuk mensejahterakan masyarakat Buton.
“Kita berharap Buton sebagai induk maju namun kenyataanya lebih maju daerah yang dimekarkan. Aksi ini murni untuk masyarakat dan kebaikan Kabupaten Buton,” katanya.
Korlap lainya Rahmatul mengingatkan jika rakyat adalah penguasa, bupati dipilh rakyat, ini negara demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
“Uang kalian uang rakyat, negara kita negara demokrasi dan negara hukum. kami meminta hak kami. kami berdiri disini bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. kami meminta hak kami. dari aksi jilid satu sampe sekarang bupati tidak bisa ditemui,” protesnya.
“Kami kecewa dengan Pemda Buton, Pemerintah hadir untuk mensejahterakan rakyat, lihat daerah lain sudah berkembang Buton sebagai induk tidak berkembang,” katanya.
Muhammad Muzli, dalam orasinya menuntut agar pemerintah daerah segera meninjau kembali kebijakan kenaikan pajak dan retribusi daerah. Mereka menilai kebijakan tersebut justru menambah beban masyarakat kecil, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.
“Kami datang ke sini karena suara rakyat harus didengar. Pemerintah seharusnya memberikan solusi, bukan menambah penderitaan dengan menaikan pajak dan retribusi,” tuturnya.
Ia menambahkan, kenaikan retribusi pajak ini tidak diimbangi dengan pelayanan publik yang memadai. Jika pemerintah daerah tetap memaksakan kebijakan tersebut, maka potensi penolakan masyarakat akan semakin meluas.
Selanjutnya, sejumlah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam IMM, HMI dan PMll tersebut kembali menyuarakan aspirasinya di Kantor DPRD Buton.
