NARASITIME.com – Dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi dan penyesuaian kebijakan, Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, SH menunjukkan langkah proaktif dengan melakukan berbagai lobi strategis ke pemerintah pusat.
Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan dokumen perencanaan daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Seiring adanya kebijakan efisiensi anggaran dan perubahan prioritas pembangunan di tingkat nasional, sejumlah program strategis daerah perlu dikaji ulang agar tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional. Menyikapi hal tersebut, Bupati Buton melakukan komunikasi intensif dengan berbagai kementerian teknis di Jakarta.
Mengingat penyesuaian dokumen RPJMD merupakan langkah penting untuk merespon dinamika yang terjadi secara nasional, termasuk perubahan indikator makro dan pengaruh kebijakan fiskal nasional yang berdampak ke daerah, Alvin Akawijaya Putra tentu tidak harus berdiam diri di daerah.
Sebagai seorang pemimpin yang diberi mandat oleh rakyat, dihadapan kementrian yang dikunjungi, Alvin Akawijaya Putra
menyampaikan beberapa usulan proyek prioritas daerah untuk dapat masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN).
Dalam konteks ini, Kabupaten masih berpeluang besar meningkatkan pendapatan transfernya dari pusat untuk tahun 2026, khususnya melalui pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) Spesifik Grant dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dua sumber dana inilah yang mempengaruhi pendapatan transfer untuk tahun anggaran 2026. Sinergitas inilah yang dibangun oleh Bupati Buton bersama pemerintah pusat agar kapasitas fiskal daerah dapat membiayai kebutuhan dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka pengangguran dan mengurangi angka kemiskinan.
Tanpa hal tersebut (membangun jejaring) peluang Pemkab Buton untuk meningkatkan pendapatan transfernya sangatlah kecil. Disisi lain, kebutuhan belanja daerah sangat tinggi, sehingga Bupati Buton tidak berpangku tangan melihat kondisi daerahnya. Apa yang dilakukannya semata-mata untuk melaksanakan tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh masyarakat.
Dokumen RPJMD Kabupaten Buton Ditetapkan: Jadi Landasan Sinergi Program Nasional dan Daerah
Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan bersama DPRD kabupaten Buton menjadi dasar dalam membangun jejaring untuk sinergitas program nasional dan daerah. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya mewujudkan pembangunan yang terarah, terukur, dan selaras dengan program nasional maupun prioritas daerah.
Dokumen RPJMD bukan sekadar perencanaan, melainkan peta jalan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Dengan adanya RPJMD, pembangunan di Kabupaten Buton diharapkan berjalan sinergis dengan program strategis nasional, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
